Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/12/2022, 10:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan pengadaan tanah tidak terdaftar dan tanah adat bisa berjalan dengan adil.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Embun Sari dalam konferensi internasional bertajuk Global Trends on Compulsory Acquisition of Unregistered and Customary Lands di Jakarta pada Kamis (1/12/2022).

Ia menyampaikan, Kementerian ATR/BPN adalah pengemban amanat negara sebagai pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga harus mampu bekerja lebih transparan, cepat, dan efisien.

Oleh karena itu, penilai publik sebagai mitra independen dalam pengadaan tanah juga harus mampu bekerja lebih profesional.

"Kerja sama yang baik antara ATR/BPN dan penilai publik diharapkan mampu mewujudkan pengadaan tanah yang menjunjung nilai-nilai kemanusian dan keadilan," ungkap Embun Sari, dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Senin (12/5/2022).

Baca juga: Mau Tau Sertifikat Tanah Asli atau Tidak? Coba Cek Nomornya

Adapun tujuan diselenggarakannya konferensi, yakni untuk memperkuat pengetahuan para pemangku kepentingan.

Ini termasuk bagi pegawai pemerintah dan mitra pembangunan terkait penilaian hingga kompensasi yang adil dalam pengadaan tanah tidak terdaftar serta tanah ulayat atau hak serupa dari masyarakat hukum adat.

Konferensi internasional ini juga membahas bagaimana praktik pengadaan tanah dapat ditingkatkan untuk mengatasi pembangunan yang tertunda dan konflik sosial.

Dalam kesempatan yang sama, World Bank Operations Manager for Indonesia and Timor Leste, Bolormaa Amgaabazar juga berharap konferensi internasional dapat membagikan pengalaman dan inovasi yang berguna dari negara-negara lain untuk mengeksplorasi praktik-praktik yang dapat diterapkan di lapangan.

Juga mengenai bagian-bagian di mana peraturan yang telah ada terkait pengadaan lahan mungkin dapat diperkuat.

Baca juga: Konflik Kelar, Suku Anak Dalam 113 Terima Sertifikat Tanah dari Jokowi

"Bank Dunia siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menjalankan inisiatif terkait akuisisi lahan yang sedang berjalan maupun pada masa mendatang, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang tanggap perubahan iklim," Amgaabazar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+