Tanah di IKN Sudah Dibekukan, Sofyan: Tidak Boleh Ada Transaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil memastikan, tanah yang berkaitan langsung dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Tapi, untuk diketahui bahwa tanah yang berkaitan langsung dengan IKN itu sudah dibekukan, tidak boleh terjadi transaksi," jelasnya dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Senin (21/3/2022).

Hal ini sebagaimana telah diatur oleh beberapa peraturan seperti Peraturan Gubernur (Pergub), Bupati, maupun Kantor Wilayah (Kanwil) BPN.

Dengan begitu, Pemerintah melakukan pembekuan tanah tersebut sampai nantinya Badan Otorita menjadi efektif menangani masalah pertanahan di IKN Nusantara.

Sofyan juga mengungkapkan, dirinya mengaku bingung terkait adanya isu bagi-bagi lahan kavling di IKN Nusantara.

“Saya juga bingung, siapa yang bagi dan siapa yang dapat,” kata dia.

Baca juga: Sofyan Djalil Bingung Saat Ditanya Isu Bagi-bagi Kavling di IKN Nusantara

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, dari informasi yang diterimanya, ada dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN tersebut.

Berdasarkan informasi yang KPK dapatkan, tidak semua lahan di IKN, PPU (PPU), Kaltim, berstatus clean and clear.

Sehingga, KPK menginformasikan aman mendalami dugaan adanya bagi-bagi lahan kavling di IKN Nusantara.

"Sebagaimana kemarin juga sudah disampaikan oleh pimpinan, oleh Pak Alex (Wakil Ketua KPK) terkait ini. Jadi, memang kami menerima informasi-informasi terkait dengan itu tadi, tanah di IKN," terang Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

KPK bakal mendalami informasi-informasi yang diterima, termasuk akan mengonfirmasi dugaan bagi-bagi lahan IKN tersebut kepada Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud yang kasusnya tengah ditangani.

"Oleh karena itu tentu KPK akan melakukan pendalaman-pendalaman dari informasi dimaksud. Kebetulan KPK juga sedang menangani perkara yang berhubungan dengan tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) sebagai Bupati PPU, tentu nanti akan dikonfirmasi ke sana, didalami terkait dengan hal itu," tandas Ali.