Ada "Markas Avengers" di Merauke, Berikut 5 Fakta Uniknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah video yang diunggah akun Twitter resmi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tentang "Markas Avengers" di Indonesia menarik perhatian warganet di media sosial.

Video berdurasi 51 detik yang menarasikan awal mula dibangunnya monumen ikonik yang mirip "Markas Avengers" itu telah ditonton lebih dari 3.600 orang dan ribuan lainnya di Instagram.

Baca juga: Jelang PON XX, Wamen PUPR Harap Pemda Papua Kelola Semua Venue dengan Baik

Ingin mengenal lebih jauh "Markas Avengers" ini? Berikut sejumlah fakta unik dari infrastruktur yang dibangun di Provinsi Papua tersebut:

1. Nama aslinya Monumen Kapsul Waktu

Monumen ikonik dan kekinian ini seringkali disebut sebagai "Markas Avengers" karena bentuk dan tampilannya yang persis menyerupai logo Avengers, kelompok superhero Amerika Serikat dalam film Marvel.

"Markas" ini bernama asli Monumen Kapsul Waktu yang dibangun sejak tahun 2016 dan menjadi kebanggaan warga Marauke, Provinsi Papua.

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Monumen Kapsul Waktu, Merauke, Papua.

Ide pembuatan Monumen Kapsul Waktu berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada HUT Ke-70 Kemerdekaan Indonesia tahun 2015.

Selain sebagai tengara, monumen tersebut menjadi lokasi disimpannya kapsul yang berisi impian anak-anak Indonesia.

Baca juga: Ruang Kreatif Buat Pemuda Papua Dibangun Bersamaan dengan Gelaran PON

Kapsul impian anak-anak Indonesia ini akan dibuka kembali pada 70 tahun mendatang.

Kementerian PUPR ditugasi membangun monumen untuk menyimpan Kapsul Waktu yang akan dibuka pada tahun 2085.

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pembangunan Monumen Kapsul Waktu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Monumen Kapsul Waktu menempati area seluas 2,5 hektar, dan berada dekat dengan Bandara Mopah, Merauke.

Pembangunan tahap pertama yakni pekerjaan fondasi dilaksanakan pada 2016, dengan anggaran Rp 7 miliar.

Sementara, pekerjaan tahap dua dimulai pada Juli 2017 dan selesai pada November 2018 dengan anggaran Rp 82,9 miliar.

Baca juga: Gugus Tugas Dibentuk, Atur Penataan Tanah Adat di Papua