Dana Rp 5 Triliun Dikucurkan untuk Rumah Rakyat yang Dilayani APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk penyediaan perumahan pada tahun 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dana ini diperuntukkan bagi kategori masyarakat yang dilayani oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya ingin yang melalui APBN tidak sedikit juga tahun 2022 ini ada Rp 5 triliun untuk penyediaan perumahan," ujar Basuki dalam sambutannya pada acara Puncak Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2021, Rabu (25/08/2021).

Masyarakat yang penyediaan perumahannya dilayani APBN ini berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, MBR dapat memperoleh pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari bank pelaksana dan pengembang.

Oleh karena itu, kategori masyarakat yang dilayani oleh APBN menjadi fokus Pemerintah pada tahun depan.

Baca juga: Basuki: Jangan Lupakan Rumah Rakyat yang Masih Dibiayai APBN

Kebutuan rumah untuk masyarakat tersebut bisa dilakukan melalui pembangunan rumah susun (rusun) dan lain-lain.

Hal ini dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting (kekurangan gizi) di Indonesia.

Pengentasan kekurangan gizi dan kemiskinan ini tidak cukup dalam bantuan sosial (bansos), tetapi juga membutuhkan dukungan perumahan berupa air bersih dan sanitasi.

"Pak Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan tidak cukup bansos dan lain-lain, tapi juga butuh dukungan perumahan," tambah dia.

Dengan begitu, salah satu program Kementerian PUPR yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan ke depan.

Basuki mengatakan, kebutuhan rumah tidak hanya bagi MBR yang bisa mendapatkan layanan dari pengembang, namun juga lebih besar bagi mereka yang tidak memperoleh akses tersebut.

Untuk diketahui, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR juga menggelar pameran subsidi virtual selama 12 hari yaitu mulai 20-31 Agustus 2021.

Ini merupakan bagian dari rangkaian acara dalam memperingati Hapernas tahun ini.