Biden Sebut Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Apa Solusi Pemerintah?

Ini berupa penggabungan proyek irigasi dan saluran di ibu kota negara (IKN) baru, walaupun belum bisa dilihat kapan proyek tersebut diketahui publik.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi, definisi prediksi tenggelamnya Jakarta ini berbeda dengan land subsidence.

"Kalau land subsidence itu amblesan tanah, kalau Jakarta yang dimaksud tenggelam ini memang benar-benar tenggelam," terang Bagus kepada Kompas.com, Sabtu (31/07/2021).

Penyebab utama fenomena land subsidence itu adalah ekstraksi air tanah secara berlebihan untuk kepentingan industri dan lain sebagainya.

Bagus menjelaskan, sebetulnya ada beberapa faktor yang mempercepat tenggelamnya ibu kota Indonesia ini.

Misalnya, kenaikan suhu rata-rata global dan penurunan tanah yang sangat signifikan, contohnya di wilayah pusat sekitar 8 sentimeter dan utara 24 sentimeter per tahun.

Baca juga: 2050, Jakarta Utara Bakal Tenggelam

Indikator yang menunjukkan Jakarta bisa tenggelam adalah banjir ibu kota dari tahun ke tahun selalu dikontribusi dari wilayah yang mengalami penurunan permukaan tanah tersebut.

Selain itu, ada sebaran luasan angka banjir rob di Jakarta dari tahun 2011-2020 yang terus mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, Walhi Jakarta menunggu upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pertama, Pemerintah harus mendeklarasikan bahwa Indonesia sedang berada dalam darurat iklim.

Ini bertujuan agar dari sisi politik maupun kebijakan harus bisa melihat bahwa Indonesia dalam kerentanan bencana ekologis tersebut.

Sehingga, rancangan kebijakan dan model pembangunan dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tenggelamnya Jakarta, cakupan perannya sangat luas, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.

Terkait perubahan iklim global, kata Bagus, ini juga menjadi sesuatu hal yang penting dimana harus ada peran politik dari Indonesia terhadap global.

Contohnya, Indonesia tak lagi mengundang investasi yang membahayakan atau memperparah bencana ekologis.

Selain itu, Pemerintah juga didesak untuk melakukan pemulihan di Teluk Jakarta.

"Pemulihannya seperti apa? Nah, ini yang kita dorong untuk Pemerintah mendiskusikannya kepada banyak pihak, terutama masyarakat, nelayan yang kemudian menjadi kelompok rentan di wilayah tersebut," lanjut Bagus.

Baca juga: Menurut Luhut, Penanganan Banjir Jakarta dari Hulu sampai Hilir Sudah Baik

Pemerintah juga seharusnya tidak lagi melakukan pembangunan ekonomi yang merusak dan mulai melakukan transisi energi ke energi terbarukan.

Bagus mengatakan, batu bara merupakan salah satu emisi terbesar di Indonesia yang digunakan dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Tanpa studi khusus terkait tenggelamnya Jakarta, imbuh Bagus, sudah dapat dilihat dari fenomena peningkatan banjir rob, penurunan permukaan tanah, dan belum adanya upaya pengaman atau pencegahan dini.