Reforma Agraria di Papua Harus Kontekstual

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengungkapkan, butuh pendekatan "The Right Balance" (keseimbangan tepat) dalam membangun Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Saya sepakat, pendekatan yang tepat untuk Tanah Papua adalah balance atau keseimbangan. Bukan hanya sekedar balance, tapi harus mencari "The Right Balance"," ujar dia dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (17/06/2021).

Surya menjelaskan, pendekatan ini tidak hanya memperhatikan konservasi, lingkungan, keanekaragaman hayati saja, melainkan faktor manusia.

Misalnya, mengetahui sisi sosial, budaya, serta ekonomi yang khas masyarakat di wilayah tersebut.

Maka dari itu, Reforma Agraria di Tanah Papua perlu mempertimbangkan konteks yang dimulai dari pemetaan sosial dan spasial wilayah adat.

Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Papua telah melakukan perjanjian kerja sama dengan bupati di wilayah tersebut.

Kerja sama ini bertujuan agar terjadi overlay antara hasil temuan masyarakat sipil yang melakukan pemetaan wilayah adat dengan apa yang menjadi tugas Kementerian ATR/BPN dalam mencatatkan seluruh bidang tanah.

Baca juga: Surya Tjandra Tegaskan 3 Hal soal Perizinan Pembangunan di Papua Barat

Sementara itu, Country Representative The Asia Foundation (TAF) Indonesia Sandra Hamid menuturkan, strategi pembangunan Papua secara seimbang juga tertuang di dalam Deklarasi Manokwari bertajuk “Tanah Papua Damai, Berkelanjutan, Lestari dan Bermartabat”.

Deklarasi ini telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat pada 7 Oktober 2018 silam.

Dia memastikan, TAF bersama Civil Society Organization (CSO) melalui program Finding The Balance (FTB) turut memberikan dukungan untuk mencapai komitmen ini.

"Selama tiga tahun, program FTB berupaya untuk berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan di Tanah Papua," kata Sandra.

Kontribusi mealui program FTB di antaranya perhatian keseimbangan antara peningkatan ekonomi daerah, keberlanjutan fungsi-fungsi ekologi sumber daya alam, dan partisipasi kelompok perempuan dan laki-laki.

Lalu, pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat asli dan pendatang, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha skala kecil menengah dan industri ekstraktif berbasis lahan, serta keterlibatan secara aktif kelompok muda dalam keseluruhan proses pembangunan.