Jumat Ini, 982 Paket Pekerjaan Infrastruktur Rp 12,5 Triliun Diteken

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kontrak 982 paket pekerjaan infrastruktur senilai Rp 12,5 triliun, Jumat (15/1/2021).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal itu dalam acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2021, Jumat (15/1/2021).

"Sebanyak 982 paket senilai Rp 12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya pagi ini yang  dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden," jelas Basuki.

Basuki melanjutkan, penandatanganan kontrak ini dilaksanakan secara serentak oleh Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa di kantor PUPR di 34 provinsi.

Hingga Jumat, (15/1/2021), sebanyak 1.191 paket pekerjaan infrastruktur telah diselesaikan dengan nilai Rp 14,6 triliun.

Rinciannya, 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai lelang dan terkontrak pada Desember 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga: 1.191 Paket Pekerjaan Infrastruktur Selesai Ditenderkan Januari Ini

Kemudian, sebanyak 982 paket infrastruktur telah ditandangani kontraknya pada Jumat (15/1/2021).

Untuk tahap selanjutnya, sebanyak 1.984 paket pekerjaan infrastruktur senilai Rp 24 triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya pada Februari 2021.

Lalu, Maret 2021, akan diselesaikan 1.553 paket infrastruktur senilai Rp 40 triliun dan sisanya akan diselesaikan selambat-lambatnya April 2021 dengan total 5.408 paket pekerjaan infrastruktur senilai Rp 107,6 triliun.

Untuk diketahui, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun.

Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas senilai Rp 53,96 triliun, permukiman Rp 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.

Kemudian pengembangan sumber daya manusia (SDM) Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757,68 miliar, dan pembiayaan infrastruktur Rp 273,68 miliar.

Selanjutnya dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur senilai Rp 206,18 miliar.