AS dan Sekutu Rancang Gagasan Skenario jika Israel Gulingkan Hamas

Penulis: VOA Indonesia

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Ketika pasukan Israel membombardir Hamas di Jalur Gaza, para pejabat tinggi di dunia mulai mengambil ancang-ancang mendiskusikan beragam skenario terkait masa depan Gaza jika Hamas digulingkan.

Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Timur Tengah, dan sejumlah negara lain di dunia urun rembuk. Namun, ternyata tantangan yang mereka lihat ke depan sangat menakutkan.

Skenario-skenario tersebut di antaranya menempatkan pasukan multinasional di Gaza pasca- konflik, dibentuknya pemerintahan administrasi sementara yang dipimpin oleh Palestina tanpa Hamas.

Baca juga: 5 Poin Perkembangan Terkini Perang Hamas-Israel

Selain itu juga pembagian peran sementara di antara negara-negara Arab tetangga dalam masalah keamanan dan tata kelola, serta pengawasan sementara oleh PBB atas wilayah tersebut, menurut sumber yang mengetahui masalah ini.

Proses pembahasan skenario tersebut masih berada pada tahap yang disebut oleh sumber AS lainnya sebagai “tahap mengambangnya ide” yang bersifat informal.

Pertanyaan kuncinya mencakup apakah Israel dapat menghancurkan Hamas seperti yang mereka janjikan dan apakah AS, sekutu Baratnya, dan pemerintah Arab akan mengerahkan personel militer untuk berdiri di antara Israel dan Palestina, menghapus keengganan yang sudah lama ada untuk melakukan hal tersebut.

Gedung Putih mengatakan pada Rabu (1/11/2023) bahwa “tidak ada rencana atau niat” untuk menempatkan pasukan AS di Gaza.

Ketika perdebatan mendapat momentum, otoritas kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 9.000 orang tewas di wilayah yang terbentang sepanjang 25 mil, yang merupakan rumah bagi 2,3 juta warga Palestina.

Lebih dari separuh penduduk Gaza mengungsi, rumah sakit penuh sesak, kekurangan listrik dan obat-obatan, membuat para korban luka tidak bisa pulang, dan tempat pemakaman sudah penuh sesak.

Baca juga: Serangan Israel di Sekolah Gaza Tewaskan 20 Orang

Juga tidak jelas apakah Otoritas Palestina (PA), yang memiliki otonomi terbatas di wilayah pendudukan Tepi Barat sementara Hamas menguasai Gaza, akan mampu atau bersedia untuk mengambil alih.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Selasa (31/10/2023) mengutarakan prospek “revitalisasi” PA. Namun pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas saat ini terbelit tuduhan korupsi dan salah urus.

Entitas mana pun yang berupaya menerapkan otoritas di Gaza pascaperang juga harus menghadapi kesan di kalangan warga Palestina bahwa mereka terkait dengan Israel.

Serangan Israel terhadap Hamas dilakukan sebagai pembalasan atas serangan dahsyat pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang di Israel selatan.

Sekalipun kepemimpinan Hamas digulingkan, mustahil untuk menghilangkan sentimen pro-militan dari penduduk Gaza, sehingga meningkatkan ancaman serangan baru, termasuk bom bunuh diri, terhadap siapa pun yang mengambil alih kekuasaan.