Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan PM Thaksin Shinawatra Tunda Kepulangannya ke Thailand

Kompas.com - 05/08/2023, 16:00 WIB
Tito Hilmawan Reditya

Penulis

Sumber CNA

BANGKOK, KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra mengatakan pada hari Sabtu (5/8/2023) bahwa ia menunda kepulangannya dari pengasingan.

Ini dilakukan di tengah upaya Thailand mengatasi kebuntuan politik setelah pemilihan umum pada bulan Mei lalu, yang dimenangkan oleh lawan-lawannya yang berasal dari partai-partai yang didukung oleh militer.

Thaksin, mantan taipan telekomunikasi yang menjadi perdana menteri pada tahun 2001 dan digulingkan oleh militer pada tahun 2006, telah menjadi sosok penting dalam politik Thailand.

Baca juga: Spesies Baru Dinosaurus Ditemukan di Thailand, Berwajah Merah Muda

Ini meskipun Thaksin telah tinggal di pengasingan diri sejak tahun 2008 untuk menghindari tuduhan korupsi yang menurutnya bermotif politik setelah pemerintahannya digulingkan dalam kudeta tahun 2006.

Seperti dilansir CNA, pada hari Sabtu, Thaksin mengatakan dalam sebuah posting di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa dia membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan akan menunda kepulangannya, yang semula direncanakan pada 10 Agustus, selama beberapa minggu.

Partai Pheu Thai yang didukung Thaksin berada di urutan kedua dalam pemilihan Mei lalu setelah Partai Move Forward yang progresif.

Kedua partai pemenang pemilu ini telah mencoba membentuk pemerintahan dengan enam mitra yang berpandangan sama, namun terhalang oleh Senat, yang didominasi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh militer, dan para penentang konservatif.

Awal pekan ini, Pheu Thai memimpin dalam upaya membentuk pemerintahan tanpa Move Forward, yang upayanya sendiri untuk membentuk pemerintahan mendapat tentangan keras dari kaum konservatif pro-militer yang khawatir dengan agenda reformasinya.

Konstitusi, yang disusun selama pemerintahan militer, mengharuskan pertemuan gabungan antara Majelis Rendah dan Senat yang ditunjuk untuk memilih perdana menteri.

Move Forward telah dua kali berusaha agar pemimpin partai Pita Limjaroenrat disahkan sebagai perdana menteri oleh kedua majelis parlemen, tetapi kedua kali diblokir meskipun memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu.

Baca juga: Mantan PM Thaksin Shinawatra Berencana Kembali ke Thailand

Pheu Thai mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan mencalonkan Srettha Thavisin, seorang pengusaha real estate, sebagai kandidat perdana menteri, dan parlemen akan melakukan pemungutan suara untuk memilihnya pada hari Jumat (4/8/2023).

Namun, pemungutan suara tersebut ditunda sambil menunggu tinjauan Mahkamah Konstitusi, yang akan dilakukan pada 16 Agustus, atas proses parlemen yang memblokir pencalonan kembali Pita untuk pemungutan suara kedua kalinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Terkini Lainnya

Otoritas Cuaca AS Sebut Dampak Badai Matahari Kuat yang Hantam Bumi

Otoritas Cuaca AS Sebut Dampak Badai Matahari Kuat yang Hantam Bumi

Global
Tabrakan 2 Kereta di Argentina, 57 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Tabrakan 2 Kereta di Argentina, 57 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Global
Inggris Cabut Visa Mahasiswa Pro-Palestina yang Protes Perang Gaza

Inggris Cabut Visa Mahasiswa Pro-Palestina yang Protes Perang Gaza

Global
3 Warisan Dokumenter Indonesia Masuk Daftar Memori Dunia UNESCO

3 Warisan Dokumenter Indonesia Masuk Daftar Memori Dunia UNESCO

Global
Israel Kirim 200.000 Liter Bahan Bakar ke Gaza Sesuai Permintaan

Israel Kirim 200.000 Liter Bahan Bakar ke Gaza Sesuai Permintaan

Global
China Buntuti Kapal AS di Laut China Selatan lalu Keluarkan Peringatan

China Buntuti Kapal AS di Laut China Selatan lalu Keluarkan Peringatan

Global
AS Kecam Israel karena Pakai Senjatanya untuk Serang Gaza

AS Kecam Israel karena Pakai Senjatanya untuk Serang Gaza

Global
9 Negara yang Tolak Dukung Palestina Jadi Anggota PBB di Sidang Majelis Umum PBB

9 Negara yang Tolak Dukung Palestina Jadi Anggota PBB di Sidang Majelis Umum PBB

Global
Jumlah Korban Tewas di Gaza Dekati 35.000 Orang, Afrika Selatan Desak IJC Perintahkan Israel Angkat Kaki dari Rafah

Jumlah Korban Tewas di Gaza Dekati 35.000 Orang, Afrika Selatan Desak IJC Perintahkan Israel Angkat Kaki dari Rafah

Global
Rangkuman Hari Ke-807 Serangan Rusia ke Ukraina: Putin Angkat Lagi Mikhail Mishustin | AS Pasok Ukraina Rp 6,4 Triliun

Rangkuman Hari Ke-807 Serangan Rusia ke Ukraina: Putin Angkat Lagi Mikhail Mishustin | AS Pasok Ukraina Rp 6,4 Triliun

Global
ICC Didesak Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

ICC Didesak Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Global
143 Negara Dukung Palestina Jadi Anggota PBB, AS dan Israel Menolak

143 Negara Dukung Palestina Jadi Anggota PBB, AS dan Israel Menolak

Global
AS Akui Penggunaan Senjata oleh Israel di Gaza Telah Langgar Hukum Internasional

AS Akui Penggunaan Senjata oleh Israel di Gaza Telah Langgar Hukum Internasional

Global
[POPULER GLOBAL] Netanyahu Tanggapi Ancaman Biden | Pembicaraan Gencatan Senjata Gaza Gagal

[POPULER GLOBAL] Netanyahu Tanggapi Ancaman Biden | Pembicaraan Gencatan Senjata Gaza Gagal

Global
Saat Dokter Jantung Ladeni Warganet yang Sebut Non-Perokok sebagai Pecundang...

Saat Dokter Jantung Ladeni Warganet yang Sebut Non-Perokok sebagai Pecundang...

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com