Jokowi Serukan Penghentian Kebijakan Diskriminatif dalam KTT G7 di Hiroshima

"Saya ingin tegaskan yang dunia butuhkan saat ini bukan polarisasi yang memecah belah, tapi justru kolaborasi yang mempersatukan dan negara G7 punya peran besar dalam menciptakan kolaborasi yang konkret dan setara," tandasnya.

Baca juga: G7 Temukan Cara Baru Beri Sanksi ke Rusia

Pertemuan bilateral

Sebelum menghadiri sesi mitra kerja G7, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin sejumlah negara.

Ini termasu, Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, PM Inggris Rishi Sunak, PM Kanada Justin Trudeau, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown.

Dalam pertemuan bilateralnya dengan PM Kishida, Jokowi membahas sejumlah hal terkait peningkatan kemitraan kedua negara, salah satunya mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Indonesia berharap perundingan terkait IJEPA dapat diselesaikan pada September 2023 mendatang.

"Karena ini sudah berjalan lama. Penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja PMI di sektor pariwisata dan industri, dan implementasi capacity building," katanya.

Selain itu, Jokowi dan PM Kishida juga membahas mengenai perdagangan Indonesia-Jepang. Menurutnya, Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima.

"Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga," tuturnya.

Sedangkan terkait investasi, Presiden mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia. Jokowi mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.

"Terkait pembangunan IKN, saya menyambut baik penandatanganan 5 Nota Kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH dan UR," tuturnya.

Terkait Myanmar, Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center serta implementasi AOIP melalui partisipasi di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.

Baca juga: G7 Peringatkan Ketidakpastian Global di Tengah Ancaman Krisis Utang AS

IMF: kondisi ekonomi RI stabil

Selain pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, Jokowi juga menggelar pertemuan dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalia Georgieva.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Pelaksana IMF menilai kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil di tengah situasi perekonomian dunia yang sedang dihadapkan dengan banyak ketidakpastian.

“Di tengah situasi ekonomi dunia yang diwarnai banyak ketidakpastian, ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia,” ungkap Kristalina.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,1 persen pada 2023, dan 5 persen pada 2024.