G7 Sepakat Pensiun Dini PLTU Batu Bara Lebih Cepat

SAPPORO, KOMPAS.com – Para menteri energi dan lingkungan negara-negara anggota G7 sepakat untuk mempercepat pensiunnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Kesepakatan tersebut terjalin lewat komunike bersama dalam rapat yang digelar di Sapporo, Jepang, akhir pekan lalu, sebagaimana dilansir The Straits Times, Senin (17/4/2023).

Para menteri energi dan lingkungan G7 mengatakan, mereka akan mempercepat penghapusan bahan bakar fosil secara terus menerus sehingga mencapai emisi nol karbon dalam sistem energi negara anggotanya pada 2050.

Baca juga: Usai Ledakan Bom Asap, PM Jepang Jamin Keamanan KTT G7

Selama ini, G7 selalu menganggap diri mereka sebagai pemimpin misi dekarbonisasi dunia. Dan komunike tersebut mengirim sinyal politik penting soal perbincangan energi dan iklim selama tahun-tahun mendatang.

Meski sepakat mempercepat pensiun PLTU batu bara, mereka masih belum seiya sekata soal batas waktu keluar dari energi fosil.

Kegagalan menyepakati tenggat waktu keluar dari batu bara dapat melemahkan penyelesaian menjelang KTT iklim PBB di Dubai akhir tahun ini, COP28.

Dalam COP28, hampir 200 negara akan ditekan untuk menghapus bahan bakar fosil.

Baca juga: Menakar Kemampuan BRICS Saingi G7

Selain tidak memberikan tenggat waktu memensiunkan PLTU batu bara, komunike tersebut juga mengizinkan investasi baru untuk gas alam.

Menurut para aktivis lingkungan, izin investasi baru untuk gas alam bertentangan dengan komunike G7 pada 2022.

Untuk diketahui, G7 pada 2022 berjanji untuk mengakhiri dukungan langsung terhadap sektor energi bahan bakar fosil internasional yang tidak dapat dihentikan pada akhir 2022. Kecuali dalam keadaan terbatas yang ditentukan dengan jelas oleh masing-masing negara yang konsisten dengan batas 1,5 derajat Celsius.

Namun pada tahun ini, G7 mengatakan bahwa investasi di sektor gas bisa menjadi tepat untuk membantu mengatasi potensi kekurangan pasar yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina jika diimplementasikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan iklim dan tanpa menciptakan efek lock-in.

Baca juga: PM Inggris Desak G7 Percepat Bantuan Militer ke Ukraina

Menteri Energi Perancis Agnes Pannier-Runacher mengatakan kepada wartawan pada Sabtu (15/4/2023) di bahwa kompromi telah tercapai.

“Secara implisit berarti bahwa kami tidak dapat berinvestasi dalam eksplorasi kapasitas gas baru,” ungkap Pannier-Runacher.

Di sisi lain, G7 juga menyerukan percepatan pengembangan energi terbarukan.

Dalam komunike tahun ini, G7 mengatakan berencana untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi lebih dari 1.000 gigawatt (GW) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) lepas pantai menjadi 150 GW pada akhir dekade ini.

Baca juga: Negara G7 Berjanji Atasi Perang Ukraina, Beri Bantuan Ekstra

Nikkei melaporkan pada Sabtu bahwa angka tersebut akan melipatgandakan PLTS dan meningkatkan kapasitas PLTB lepas pantai sebanyak tujuh kali lipat.

Kendati demikian, komunike tersebut dikritik oleh penasihat kebijakan senior di konsultan E3G, Maria Pastukhova, yang menyebut targetnya kurang ambisius.

Pastukhova mengatakan bahwa target nasional yang diumumkan oleh negara-negara G7 jumlahnya sama.

Baca juga: G7 Mulai Berlakukan Batas Harga Minyak Rusia