Apakah Vladimir Putin Bisa Benar-benar Ditangkap dan Diadili?

AMSTERDAM, KOMPAS.com - Pengadilan Kriminal Internasional telah mengambil langkah besar dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin atas perang Ukraina.

Tapi apakah ini berarti presiden Rusia, yang dituduh melakukan kejahatan perang mendeportasi anak-anak, benar-benar akan diadili di Den Haag? Bagaimana itu bisa terjadi?

Dilansir dari AFP, negara-negara anggota ICC wajib melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak, Maria Lvova-Belova, jika mereka bepergian ke negaranya.

Baca juga: Rusia Tanggapi Perintah Pengadilan Internasional Terkait Penangkapan Putin, Ngotot Tak Bersalah

"Itu benar," kata jaksa ICC Karim Khan ketika ditanya apakah Putin akan bertanggung jawab atas penangkapan jika dia menginjakkan kaki di salah satu dari 123 negara tersebut.

Tapi sementara itu bisa mempersulit perjalanan Putin, pengadilan tidak memiliki pasukan polisi sendiri untuk menegakkan surat perintahnya, dan sepenuhnya bergantung pada negara bagian ICC yang bermain bola.

Negara-negara tidak selalu melakukannya, terutama jika melibatkan kepala negara yang sedang menjabat seperti Putin.

Mantan pemimpin Sudan Omar al-Bashir berhasil mengunjungi sejumlah negara anggota ICC termasuk Afrika Selatan dan Yordania meskipun tunduk pada surat perintah ICC.

Meski digulingkan pada 2019, Sudan belum menyerahkannya.

Matthew Waxman, seorang profesor di Columbia Law School, mengatakan itu adalah langkah yang sangat signifikan oleh ICC tetapi kemungkinan kecil Putin akan ditangkap.

Lantas, apa rintangan utamanya?

Baca juga: Pengadilan Kriminal Internasional Perintahkan Penangkapan Putin

Pertama dan terpenting: Rusia, seperti Amerika Serikat dan China, bukan anggota ICC.

ICC dapat mengajukan tuntutan terhadap Putin karena Ukraina telah menerima yurisdiksinya atas situasi saat ini, meskipun Kyiv juga bukan anggotanya.

Tetapi Moskwa telah menolak surat perintah terhadap Putin begitu saja.

Rusia tidak mengekstradisi warganya dalam hal apa pun.

Baca juga: China Turun Gunung, Berharap Rusia dan Ukraina Bahas Perdamaian, Xi Akan Temui Putin

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini sehingga dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan bisa batal.

Rusia sebenarnya menandatangani Statuta Roma pendiri pengadilan tetapi tidak meratifikasinya untuk menjadi anggota, dan kemudian menarik tanda tangannya atas perintah Putin pada tahun 2016, setelah ICC meluncurkan penyelidikan atas perang tahun 2008 di Georgia.