Indonesia Calonkan Diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026

JENEWA, KOMPAS.com - Menlu RI Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia atas penegakan hak asasi manusia dan menyampaikan pencalonan diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.

Ia mengangkat tema besar “Kemitraan Inklusif Bagi Kemanusiaan,” dan meminta dukungan atas pencalonan Indonesia itu.

Berbicara di Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, Senin (27/2/2023), yang bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong peringatan tahun ini sebagai momentum “untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah.”

Baca juga: Indonesia Abstain, Ini Daftar Negara yang Dukung dan Tolak Penangguhan Rusia dari Dewan HAM

Untuk itu ia menyarankan tiga hal sebagai fokus kerja sama, yaitu melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran, dan memperkuat arsitektur HAM.

Retno menyoroti konflik di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk,” ujarnya seraya menyampaikan kembali harapan pemulihan hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Sementara terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, “Indonesia akan terus mengupayakan komunikasi dengan semua pihak terkait untuk mendorong dialog nasional yang inklusif,” ujarnya.

Menlu RI: Merupakan hal penting akui kesalahan atas pelanggaran HAM di masa lalu

Retno secara khusus menyoroti peran negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses yang setara pada kesempatan dan sumber daya, serta mekanisme mencari keadilan bagi korban.

Juga pentingnya mengakui kesalahan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa silam guna mencegah terjadinya tragedi serupa.

“Tahun ini Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.

Keberanian mengakui adalah hal yang krusial untuk penghormatan HAM yang lebih baik, dan Indonesia memiliki keberanian itu, tegasnya sebagaimana pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Baca juga: Arab Saudi Gagal Jadi Anggota Dewan HAM PBB

VOA INDONESIA Para peserta mendengarkan pidato Menlu RI Retno Marsudi pada Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, hari Senin (27/2/2023).

Ditegaskannya, “Kita harus terus menjaga Dewan HAM PBB dari politisasi dan digunakannya badan ini sebagai alat rivalitas geopolitik.”

Menurutnya saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi. Untuk itu kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, “bukan mentalitas us vs them.”

Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, Retno Marsudi juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral untuk membahas isu perdagangan dan investasi, keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, dan isu-isu yang menjadi keprihatian bersama seperti konflik di Myanmar, Afghanistan dan Palestina.

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia berkomitmen memperkuat mandat Komisi HAM ASEAN, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ASEAN, serta melembagakan dialog HAM di kawasan.

Baca juga: Alasan Indonesia Abstain soal Keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB

Invasi Rusia tetap jadi perhatian utama

Invasi Rusia ke Ukraina masih menjadi perhatian utama dalam pembukaan sidang Dewan HAM PBB di Jenewa ini.

Sekjen PBB Antonio Guterres memulai pembukaan sidang dengan mengecam apa yang disebutnya sebagai pembantaian yang dilakukan oleh invasi Rusia ke Ukraina, “yang telah memicu pelanggaran HAM paling masif yang kita jalani hari ini. Invasi ini telah menimbulkan kematian, kehancuran dan pemindahan paksa yang meluas.”

REUTERS via VOA INDONESIA Sekjen PBB Antonio Guterres membuka Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, hari Senin (27/2/2023).

Komisioner Tinggi PBB Untuk HAM Volker Turk mengatakan sebagian besar kemajuan yang dicapai dalam beberapa dekade ini telah mengalami kemunduran, dan bahkan terjungkir balik.

“Penindasan yang terjadi di masa lalu dapat kembali terjadi, bersama dengan otoritarianisme lama, dengan pembatasan kebebasan yang brutal dan patriarki yang mencekik.”

Dalam sidang yang akan berlangsung selama lima hari ini, sekitar 150 kepala negara, menteri luar negeri dan pemimpin terkemuka lain akan menyampaikan prioritas dan tantangan yang mereka hadapi dalam upaya menegakan HAM.

Sidang ini juga akan mengkaji situasi HAM di Afghanistan, China, Myanmar, Suriah, Ethiopia, Sudan Selatan, Nikaragua, Israel dan wilayah Palestina.

Baca juga: Indonesia Tolak Isu Uighur di Xinjiang Dibahas di Dewan HAM PBB

Artikel ini pernah dimuat di VOA Indonesia dengan judul Peneliti Indonesia di AS Temukan Calon Vaksin COVID-19 yang Mudah Diproduksi di Tanah Air.