Seberapa Ekstrem Pemerintahan Baru Israel?

TEL AVIV, KOMPAS.com - Setelah setahun beroposisi, Benjamin Netanyahu akhirnya kembali ke puncak kekuasaan sebagai Perdana Menteri Israel.

Kemenangannya berdampak besar karena untuk pertamakalinya koalisi pemerintahan di Israel ikut merangkul partai-partai religius ultranasionalis.

Tidak heran jika Presiden Isaac Herzog buru-buru memperingatkan koalisi pemenang agar membentuk sebuah pemerintahan yang mengabdi kepada semua warga Israel, baik yang mendukung atau menentang, dan mereka yang menolak pembentukannya.

Baca juga: Netanyahu Disumpah Jadi PM Israel, Bentuk Pemerintahan Sayap Kanan Sangat Konservatif

Kabinet Netanyahu diisi oleh sejumlah tokoh yang selama ini dianggap ekstremis di dalam politik Israel.

Berkat koalisi baru itu sejumlah tokoh politik ultranasionalis seperti Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, dan Avi Maoz kini diterima di politik arus utama.

"Ini adalah koalisi paling ekstrem kanan, rasialis, homofobik dan religius dalam sejarah Israel,” tulis harian kiri, Haaretz, dalam sebuah editorial.

Koran terbitan Tel Aviv itu meyakini pemerintahan yang baru akan mempertajam perpecahan internal, memberangus hak minoritas dan menggencarkan konflik dengan Palestina.

Baca juga: Menteri Israel Ungkap Kemungkinan Negaranya Serang Fasilitas Nuklir Iran

Ekspansi pemukiman Yahudi

Kabinet Israel antara lain diperkuat oleh amandemen UU yang membolehkan mantan terpidana menjadi menteri.

Nama Aryeh Deri, Ketua Umum Partai Shas yang ultraortodoks mencuat dan legislasi baru itu membebaskannya untuk diangkat sebagai menteri dalam negeri dan kesehatan meski menghadapi dakwaan hukum.

Dia akan merotasi jabatan dengan Bezalel Smotrich dari Partai Zionisme Religius yang kini mendapat giliran menjabat menteri keuangan.

Melalui proses legislasi itu pula, parlemen Israel menempatkan sebagian otoritas terhadap wilayah pendudukan di Tepi Barat di bawah Smotrich. Dia sendiri adalah bagian dari gerakan perluasan pemukiman Yahudi.

Baca juga: Pemerintah Baru Israel Jadikan Perluasan Permukiman Tepi Barat sebagai Prioritas

Dengan kewenangan baru itu, Smotrich punya kekuasaan untuk memperluas pemukiman Yahudi di sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat. Pegiat HAM mengritik langkah tersebut menghasilkan aneksasi Palestina secara de facto.

"Ideologi partai kanan jauh berpusar pada gagasan Israel Besar,” kata Gideon Rahat, pengamat politik di Universitas Ibrani di Yerusalem.

Istilah itu memuat tuntutan kaum ekstremis Yahudi untuk menguasai semua wilayah Palestina, dari Sungai Yordan hingga ke pesisir Laut Tengah.

"Mereka mengklaim wilayah ini sebagai tanah yang dijanjikan, sebab itu merasa berhak atas apapun yang ada di atasnya,” sambungnya.