DK PBB Desak Taliban Batalkan Pembatasan terhadap Perempuan

KABUL, KOMPAS.com - Dewan Keamanan PBB pada Selasa (27/12/2022), meminta Taliban untuk membalikkan kebijakan yang menargetkan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Dewan Keamanan PBB mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya pengikisan hak asasi manusia (HAM) di negara itu.

Dalam pukulan terbaru terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan, Taliban pada Sabtu (24/12/2022) melarang perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah atau LSM, yang memicu protes internasional.

Baca juga: Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja, LSM Asing Balas Tangguhkan Operasi di Afghanistan

Taliban sebelumnya telah menangguhkan pendidikan universitas untuk perempuan dan sekolah menengah untuk anak perempuan.

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang mengaku "sangat khawatir" dengan meningkatnya pembatasan pendidikan perempuan, menyerukan partisipasi perempuan dan anak perempuan yang penuh, setara, dan bermakna di Afghanistan.

DK PBB mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolah dan dengan cepat membalikkan kebijakan dan praktik ini.

Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan PBB juga mengutuk larangan perempuan bekerja untuk LSM.

Mereka memperingatkan tentang dampak merugikan pada operasi bantuan di negara di mana jutaan orang bergantung pada LSM.

"Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional," kata DK PBB, sebagaimana dikutip dari AFP.

Baca juga: Alasan Taliban Perintahkan LSM di Afghanistan Larang Karyawan Perempuan Bekerja

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggemakan pesan Dewan Keamanan PBB, menyebut pembatasan terbaru terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai pelanggaran HAM yang tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut.