Alasan Taliban Perintahkan LSM di Afghanistan Larang Karyawan Perempuan Bekerja

KABUL, KOMPAS.com – Penguasa Taliban Afghanistan memerintahkan semua organisasi non-pemerintah (LSM) lokal maupun asing untuk melarang karyawan perempuan masuk kerja.

Larangan tersebut berdasarkan surat Kementerian Ekonomi Taliban yang diterbitkan pada Sabtu (24/12/2022).

Surat pemberitahuan yang dikonfirmasi oleh Juru bicara Kementerian Ekonomi Abdulrahman Habib itu, menyebutkan para pegawai perempuan tidak diizinkan bekerja hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Baca juga: Taliban Larang Perempuan Afghanistan di LSM Masuk Kerja

Taliban beranggapan beberapa pegawai perempuan dari LSM tidak mematuhi interpretasi pemerintah tentang aturan berpakaian Islami bagi perempuan.

Sebagaimana dikutip dari AFP, perintah tersebut mengancam akan menangguhkan izin operasional LSM yang gagal menerapkan arahan itu.

Kebijakan Taliban ini pun segera menuai kecamatan internasional, dengan sejumlah pemerintah dan organisasi memperingatkan dampaknya terhadap layanan kemanusiaan di negara yang jutaan warganya bergantung hidup pada bantuan tersebut.

Misalnya, Charge D'Affaires Norwegia, yang mendanai bantuan di Afghanistan dan menjadi tuan rumah pembicaraan antara Taliban dan anggota masyarakat sipil pada Januari, mengutuk langkah itu.

I strongly condemn the ban on female employees of NGOs in Afghanistan. This decision must be reversed immediately. Norway will review the situation with partners and issue an appropriate response @AHuitfeldt @NorwayinAFG pic.twitter.com/V9zrdARI9S

— Norway MFA (@NorwayMFA) December 24, 2022

"Larangan pegawai perempuan di LSM harus segera dibatalkan," cuit Paul Klouman Bekken.

Baca juga: Taliban dan Kebijakan Diskriminatif

"Selain menjadi pukulan bagi hak-hak perempuan, langkah ini akan memperburuk krisis kemanusiaan dan merugikan warga Afghanistan yang paling rentan," tambahnya.

Belum jelas bagaimana perintah itu akan memengaruhi badan-badan PBB, yang berada di Afghanistan memberikan layanan di tengah krisis kemanusiaan negara itu.

Ketika ditanya apakah aturan tersebut termasuk badan-badan PBB, Habib mengatakan surat itu berlaku untuk organisasi di bawah badan koordinasi organisasi kemanusiaan Afghanistan, yang dikenal sebagai ACBAR.