Inggris Umumkan Resesi

LONDON, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt pada Kamis (17/11/2022) mengumumkan bahwa negara tersebut mengalami resesi.

Inggris lalu meluncurkan penghematan anggaran 55 miliar pounds (Rp 1 kuadriliun) dari kenaikan pajak dan pemotongan dana belanja.

Hunt menegaskan, langkah-langkah menyakitkan diperlukan untuk membawa stabilitas keuangan setelah gejolak baru-baru ini, dan menyatakan bahwa mereka akan meringankan daripada memperburuk penurunan.

Baca juga: Rusia Resmi Resesi

Sehari setelah data resmi menunjukkan inflasi Inggris meroket ke level tertinggi yaitu di atas 11 persen dalam 41 tahun terakhir, Hunt membuka era penghematan setelah masa jabatan mantan perdana menteri Liz Truss yang singkat dan membawa malapetaka.

Kantor Pengurus Anggaran Inggris menilai, "Inggris, seperti negara-negara lain, sekarang dalam resesi", kata Hunt kepada parlemen, dikutip dari kantor berita AFP pada Kamis (17/11/2022).

Meskipun ekonomi Inggris mengalami penurunan, Hunt dan Perdana Menteri Rishi Sunak menegaskan tindakan keras diperlukan setelah Truss mengeluarkan paket pemotongan pajak yang tidak didanai, sehingga menyebabkan kepanikan di pasar keuangan.

Pound mencapai rekor terendah terhadap dollar AS pada akhir September 2022, setelah Truss gagal mengungkap dampak pemotongan pajaknya terhadap pertumbuhan dan inflasi.

Bank of England, yang menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi, memperingatkan bahwa ekonomi Inggris mungkin mengalami resesi panjang hingga pertengahan 2024.

Baca juga:

• Benarkah Amerika Resesi?
• Bank Dunia dan IMF Ingatkan Lagi soal Ancaman Resesi Global 2023
• AS Hadapi Risiko Resesi, Seperti Apa Kondisi Ekonominya Kini?

Terlepas dari prospek yang suram, Hunt pada Kamis mengonfirmasi kenaikan pajak untuk pekerja di samping pemotongan anggaran belanja.

Namun, dia berjanji meningkatkan dana untuk Layanan Kesehatan Nasional (NHS) di tengah tumpukan operasi pasien yang parah.

Hunt juga meningkatkan pajak penghasilan pada raksasa minyak dan gas yang keuntungannya melonjak karena dampak dari perang Ukraina, untuk membantu mendanai dukungan bagi konsumen miskin yang menghadapi lonjakan harga energi.

Raksasa energi seperti BP dan Shell akan menghadapi pajak atas laba sebesar 35 persen, naik dari 25 persen, dan bertahan sampai tiga tahun ke depan atau 2028.

Pemerintah juga bakal mengenakan pajak sementara yang baru kepada perusahaan pembangkit listrik.

Perang Ukraina turut membuat inflasi dunia terdorong ke level tertinggi dalam beberapa puluh tahun terakhir. Harga barang-barang juga naik karena kendala pasokan yang dipicu oleh pandemi Covid.

Baca juga: Indikator Ekonomi Baik, Risiko Resesi Indonesia Hanya 3 Persen