JENEWA, KOMPAS.com - Sebanyak 50 negara menandatangani pernyataan pada Senin (31/10/2022), mengecam "kejahatan terhadap kemanusiaan" oleh China di wilayah Xinjiang, dan menyerukan "perhatian mendesak" dari PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap minoritas Uighur.
Pernyataan yang ditandatangani oleh sebagian besar negara-negara Barat itu berbunyi: "Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Republik Rakyat China, terutama pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang."
"Pelanggaran HAM berat dan sistematis seperti itu tidak dapat dibenarkan atas dasar kontra-terorisme. Mengingat beratnya penilaian OHCHR, kami khawatir China sejauh ini menolak untuk membahas temuannya," tambah pernyataan itu sebagaimana dilansir DW Indonesia.
Baca juga: Indonesia Tolak Isu Uighur di Xinjiang Dibahas di Dewan HAM PBB
Kritik tersebut sebagian besar bersifat simbolis, setelah upaya sebelumnya terkait masalah ini ditolak di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Duta Besar Kanada untuk PBB Bob Rae membacakan pernyataan itu pada pertemuan komite hak asasi manusia Majelis Umum.
Pada Agustus lalu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah barat China, Xinjiang.
Temuan laporan menyimpulkan bahwa di bawah kebijakan anti-terorisme dan anti-ekstremisme, China melakukan pelanggaran HAM yang serius.
Negara-negara tersebut mendesak China untuk sepenuhnya melaksanakan rekomendasi dari laporan PBB, dan untuk membebaskan "mereka yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang."
Baca juga: Isi Laporan PBB tentang Pelanggaran HAM China terhadap Uighur di Xinjiang
Adapun negara-negara yang menandatangani pernyataan tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Perancis, Jerman, Australia, Israel, Turki, Guatemala, dan bahkan Somalia.
Namun, Indonesia tidak termasuk di antara 50 negara tersebut.
China membantah semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Pada awal Oktober, di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa, China enggan membahas terkait temuan laporan OHCHR.
Pekan lalu, duta besar PBB, aktivis hak Uighur, dan penyelidik khusus PBB bertemu untuk menindaklanjuti laporan mantan komisaris tinggi, tetapi China menentang tegas pertemuan tersebut.
Dalam suratnya kepada negara-negara anggota PBB, pertemuan itu juga disebut sebagai "peristiwa bermotivasi politik" dan "propaganda disinformasi".
Baca juga: PBB Rilis Laporan Pelanggaran HAM terhadap Uighur, AS Minta China Tanggung Jawab
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.