Isi Laporan PBB tentang Pelanggaran HAM China terhadap Uighur di Xinjiang

JENEWA, KOMPAS.com - Laporan PBB yang merinci pelanggaran HAM serius oleh China di Xinjiang menemukan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi bukan genosida.

Genosida sendiri merupakan bentuk kejahatan yang sulit dibuktikan dalam hukum internasional

Kejahatan genosida tidak hanya mencakup tindakan membasmi kelompok tertentu, tetapi juga niat yang terbukti.

Baca juga: 9 Contoh Genosida di Dunia dan Dugaan Kasusnya

Nikita White dari Amnesty International Australia mengatakan kepada kantor berita AFP, kesimpulan laporan PBB itu sangat kuat dan serius.

Namun, "untuk menuduh genosida, PBB perlu membuktikan niatnya. Dan itu sulit... ketika akses ke Xinjiang dibatasi".

Informasi yang tersedia

Para pegiat HAM sejak lama menuduh China melakukan serangkaian pelanggaran di wilayah barat jauh itu, termasuk menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya serta mensterilkan wanita secara paksa.

Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya juga secara terbuka menuduh China melakukan genosida terhadap minoritas Xinjiang.

Ada harapan bahwa temuan PBB akan memberikan kredibilitas tambahan untuk tuduhan semacam itu, tetapi ditolak keras oleh Beijing.

Laporan PBB yang sudah lama dinanti perilisannya ini mendokumentasikan serangkaian pelanggaran, menemukan bahwa tuduhan penyiksaan dapat dipercaya, ada perawatan medis paksa, dan sebagian besar populasi Muslim ditempatkan melalui usat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (VETC).

Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif "mungkin merupakan kejahatan internasional, khususnya, kejahatan terhadap kemanusiaan", katanya.

Kejahatan terhadap kemanusiaan berada di tingkat yang sama dengan genosida dan kejahatan perang sebagai kejahatan kekejaman dalam hukum internasional.

Akan tetapi, laporan itu tidak menyebutkan kata genosida dan langsung ditanggapi Beijing.

"Bahkan laporan ilegal tanpa kredit ini tidak berani membesar-besarkan apa yang disebut kekeliruan genosida," ujar Kementerian Luar Negeri China.

Baca juga: Perbedaan Genosida dengan Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Perang

KOMPAS.com/M ZAENUDDIN Massa aksi mengangkat spanduk saat demonstrasi terkait kasus penindasan etnis Uighur di depan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) China, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2019). Mereka membawa spanduk-spanduk berisi desakan terhadap pemerintah China.

"Informasi yang tersedia dinilai menurut standar kami tidak memungkinkan kami untuk melakukannya saat ini," terangnya kepada AFP.