Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

#Pelanggaran-ham

Peradilan Pidana Biasa Diyakini Tak Bisa Tuntaskan Tragedi Kanjuruhan
Peradilan Pidana Biasa Diyakini Tak Bisa Tuntaskan Tragedi Kanjuruhan
Mekanisme pengadilan HAM berat untuk Tragedi Kanjuruhan dinilai sebagai satu-satunya cara untuk dapat memberikan keadilan bagi korban.
Data dan Fakta
Komnas HAM Didesak Tetapkan Tragedi Kanjuruhan sebagai Pelanggaran HAM Berat
Komnas HAM Didesak Tetapkan Tragedi Kanjuruhan sebagai Pelanggaran HAM Berat
Desakan itu muncul setelah putusan sidang tragedi Kanjuruhan yang dinilai jauh dari rasa keadilan masyarakat, khususnya keluarga korban.
Nasional
Inpres Nomor 2/2023, Menkeu Prioritaskan Anak Korban Pelanggaran HAM Berat Dapat Beasiswa LPDP
Inpres Nomor 2/2023, Menkeu Prioritaskan Anak Korban Pelanggaran HAM Berat Dapat Beasiswa LPDP
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diinstruksikan untuk menyediakan peluang kerja di BUMN untuk anak rkoban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Nasional
Inpres 2/2023, Panglima TNI-Kapolri Mesti Optimalkan Pelatihan dan Pendidikan HAM ke Anggotanya
Inpres 2/2023, Panglima TNI-Kapolri Mesti Optimalkan Pelatihan dan Pendidikan HAM ke Anggotanya
Instruksi ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM
Nasional
Jokowi Teken Keppres 4/2023, Bentuk Tim Pemantau Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat secara Non-Yudisial
Jokowi Teken Keppres 4/2023, Bentuk Tim Pemantau Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat secara Non-Yudisial
Jokowi teken Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

All News

Jokowi Teken Inpres Penyelesaian Non-Yudisial untuk Pelanggaran HAM Berat

Jokowi Teken Inpres Penyelesaian Non-Yudisial untuk Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di Sidang Dewan HAM PBB, Menlu Sebut Jokowi Sesali 12 Pelanggaran HAM Indonesia Masa Lalu

Di Sidang Dewan HAM PBB, Menlu Sebut Jokowi Sesali 12 Pelanggaran HAM Indonesia Masa Lalu

Nasional
Mahfud Sebut Ada 19 Kementerian/Lembaga yang Akan Laksanakan Rekomendasi Tim PPHAM

Mahfud Sebut Ada 19 Kementerian/Lembaga yang Akan Laksanakan Rekomendasi Tim PPHAM

Nasional
Mahfud Targetkan Inpres untuk Tindaklanjutin Rekomendasi Tim PPHAM Rampung 1 April

Mahfud Targetkan Inpres untuk Tindaklanjutin Rekomendasi Tim PPHAM Rampung 1 April

Nasional
Dari Plaza de Mayo ke Seberang Istana, Solidaritas Korban Pelanggaran HAM

Dari Plaza de Mayo ke Seberang Istana, Solidaritas Korban Pelanggaran HAM

Sejarah dan Fakta
Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Tak Hanya 3, Jokowi Diminta Akui Semua Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh

Tak Hanya 3, Jokowi Diminta Akui Semua Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh

Regional
16 Tahun Aksi Kamisan, Tetap Ada dan Berlipat Ganda...

16 Tahun Aksi Kamisan, Tetap Ada dan Berlipat Ganda...

Sejarah dan Fakta
Kejagung Klaim Sudah Komunikasi dengan Komnas HAM Soal Penanganan Kasus HAM Berat

Kejagung Klaim Sudah Komunikasi dengan Komnas HAM Soal Penanganan Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Dilibatkan Dalam Upaya Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Minta Dilibatkan Dalam Upaya Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat

Nasional
4 Janji Presiden Jokowi soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

4 Janji Presiden Jokowi soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Tren
Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Akan Dimulai, Jokowi Segera Terbitkan Inpres

Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Akan Dimulai, Jokowi Segera Terbitkan Inpres

Nasional
Jokowi Tanyakan Bentuk Penyelesian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Peristiwa Semanggi I dan II

Jokowi Tanyakan Bentuk Penyelesian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Peristiwa Semanggi I dan II

Nasional
LPSK Nilai Pemerintah Tak Perlu Bentuk Lembaga Baru Tangani Pemulihan Korban HAM Berat

LPSK Nilai Pemerintah Tak Perlu Bentuk Lembaga Baru Tangani Pemulihan Korban HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Akan Samakan Prosedur dengan Kejagung demi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Akan Samakan Prosedur dengan Kejagung demi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.