Soal Isu Australia Jadi Republik, Ini Jawaban PM Albanese

CANBERRA, KOMPAS.com - Perdana Menteri Anthony Albanese pada Kamis (15/9/2022) buka suara tentang isu Australia menjadi negara republik.

Ia berujar, prioritasnya sekarang adalah mengadakan referendum tentang hak-hak politik masyarakat adat, bukan untuk mencopot raja sebagai kepala negara.

Pemimpin Partai Buruh kiri-tengah itu adalah pendukung republik, tetapi enggan terseret ke dalam perdebatan setelah Ratu Elizabeth II wafat.

Baca juga: Raja Charles III Naik Tahkta, Negara Persemakmuran Mana Saja yang Ingin Memisahkan Diri?

Sebaliknya, Albanese mengatakan bahwa dia fokus pada referendum yang direncanakan untuk memberikan hak kepada masyarakat adat agar dapat berkonsultasi dengan anggota parlemen mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka. Referendum ini disebut Voice to Parliament atau Suara untuk Parlemen.

"Saya ingin warga Australia berkonsentrasi pada Voice to Parliament," katanya kepada stasiun tv nasional ABC ketika ditanya mengapa negara itu tidak dapat mempertimbangkan masa depannya di bawah monarki selama masa jabatan tiga tahun pertama Albanese.

Australia adalah koloni Inggris selama lebih dari 100 tahun. Negara tersebut merdeka pada 1901 tetapi mempertahankan raja sebagai kepala negaranya.

Pada 1999, warga Australia secara tipis memilih untuk tidak mencopot Ratu Elizabeth II dari status kepala negara.

Namun, beberapa pendukung republik menolak mencopot ratu dengan alasan menentang model baru yang diusulkan karena penggantinya akan dipilih oleh anggota parlemen, bukan publik.

Baca juga: Kenapa Indonesia Tidak Masuk Negara Persemakmuran meski Pernah Dijajah Inggris?

Jajak pendapat menjelang referendum 1999 dan sebelum Ratu Elizabeth II meninggal menunjukkan sebagian besar warga Australia mendukung negaranya menjadi republik.

"Mendapatkan perubahan konstitusi di negara ini sangat sulit," kata Albanese merujuk pada pemungutan suara 1999.

"Gagasan bahwa Anda akan melakukan banyak debat sekaligus, menurut saya, tidak layak dan saya sudah memperjelas prioritas saya," lanjutnya dikutip dari kantor berita AFP.

Isu Australia menjadi republik diangkat kembali sejak Albanese terpilih sebagai perdana menteri awal tahun ini, menggantikan pemerintah konservatif yang lebih mendukung monarki.

Albanese kemudian langsung menunjuk "menteri republik" pertama di Australia dan menyarankan agar referendum lain dapat diadakan ke depannya.

Baca juga: Pangeran Charles Tak Akan Halangi Negara Persemakmuran Lepas dari Monarki