Kelebihan Pasokan Listrik PLN Sebabkan Stagnasi Transisi Energi di Indonesia

Untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik PLN, Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto mengatakan kepada Kompas.com pada Senin (29/8/2022) bahwa PLN juga berupaya meningkatkan demand listrik, yaitu dengan menambah ceruk pasar baru untuk meningkatkan permintaan listrik yang produktif.

"Serta melalui berbagai bundling dan promo untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, misalnya promo tambah daya, discount home charging untuk pemilik kendaraan listrik, dan sebagainya,” tambah dia.

Pengaruh oversupply ke investasi EBT

Sementara itu, Peneliti dan Manajer Program Trend Asia Andri Prasetiyo menilai oversupply berdampak pada investasi energi terbarukan karena secara otomatis tidak memberikan ruang pada pengembangannya.

“Dalam kondisi oversupply ini, pemerintah mau tak mau lebih menghitung kalkulasi bisnis, pasti akan memprioritaskan PLTU yang sudah kontrak take or pay, karena terpakai tak terpakai energi yang dihasilkan tetap harus dibayar,” ujar Andri.

Baca juga: Dibanjiri Sanksi, Rusia Tetap Kantongi Rp 2.351 Triliun dari Ekspor Energi

Dia mengkritisi bagaimana perkembangan pembangunan grid seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan.

Masalahnya dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan demand listrik nasional minim seturut dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah atau bahkan negatif. Padahal sejak 2014 pemerintah telah memasang target pertumbuhan ekonomi yang sangat ambisius dengan proyek penyediaan listrik yang sangat besar.

“Sudah terlanjur. Kita punya target penambahan EBT 2030 sampai 23 persen, kemungkinan besar akan sangat sulit tercapai dengan kondisi sekarang. Bagaimana mungkin misalnya ingin menarik investasi EBT tapi ruang dalam jaringan atau grid tidak ada karena sudah dipenuhi listrik existing?” jelas Andri.

Adapun sejumlah transisi energi yang diajukan pemerintah, menurutnya, masih tidak memihak pengembangan EBT.

Misalnya dalam penyusunan RUU EBET oleh pemerintah bersama DPR, yang dinilai lebih banyak menitikberatkan ke ‘energi baru’, seperti pemberian insentif yang justru diberikan kepada co-fairing yang diklaim melakukan inovasi dalam pembangkit konvensional.

Baca juga: Beberapa Negara Asia Berburu Minyak Rusia dengan Harga Diskon, Bagaimana Indonesia?

Pemerintah juga memilih penggunaan biomassa yang secara teknis masih siklus produksinya masih kontroversial, karena dikhawatirkan tidak “hijau” di hulunya karena adanya risiko proses clearing lahan untuk bahan bakunya.

Oleh karena itu dia pun menilai pengembangan EBT dari biomassa kurang tepat dalam konteks transisi energi.

“Kalau Rencana transisinya masih tetap memberikan ‘napas’ bagi batubara dengan cara-cara misalnya biomas itu kan sebenarnya untuk menjustifikasi batu bara juga. Energi terbarukan akhirnya sangat sulit untuk masuk karena lawannya gak sepadan,” pendapat Andri.

Untuk bisa berkembang di Indonesia, EBT menurutnya perlu dilindungi dengan regulasi sehingga mereka bisa berkompetisi dengan energi fosil telah mendominasi sistem kelistrikan nasional selama ini.

Menyinggung dampak kelebihan pasokan listrik PLN, Peneliti IEEFA Putra Adhiguna juga menyorot bagaimana kondisi kelistrikan nasional itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di PLN, sebagai gatekeeper kelistrikan di Indonesia.

Dia menyinggung kebijakan rooftop solar yang dalam perkembangannya dikritisi karena PLN dengan pertimbangan internal memberikan pembatasan dengan hanya memperbolehkan 10-15 persen kapasitas.

Baca juga: Berkat Perang, Rusia Raup Rp 2.350 Triliun Lebih dari Ekspor Energi

Padahal pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk pengembagan PLTS seluas-luasnya untuk komersil maupun rumah tangga melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 26 tahun 2021.

“Orang yang tadinya mau investasi jadi mundur lagi (karena pembatasan PLN),” ujar Putra.

Dia menambahkan bahwa implikasi utama oversupply terlihat dari bagaimana PLN mencoba menyeimbangkan kebutuhannya untuk bertahan hidup dan membuka pintu bagi investor EBT masuk.

Di sisi lain, komitmen PLN mendorong investasi energi yang lebih hijau sebenarnya terlihat dalam upaya lelang, misalnya untuk program dediselisasi. Hanya, program ini diharapkan dapat berlangsung secara berkala untuk tetap mempertahankan minat investor.