Batas Negara Brunei Darussalam

KOMPAS.com - Batas negara Brunei Darussalam meliputi perbatasan darat dan laut yang melingkupi teritorialnya yang seluas 5.765 kilometer persegi. 

Negara ini terbagi menjadi dua wilayah yang tidak bersebelahan, dipisahkan oleh Negara Bagian Sarawak, Malaysia, dan memiliki garis pantai sepanjang 161 km (100 mil) dengan Laut Cina Selatan.

Baca juga: Pernikahan Putri Sultan Brunei Digelar Meriah, Pesta 10 Hari Berturut-turut

Sebagian besar wilayah Brunei merupakan dataran rendah. Dataran pantai yang datar di negara itu secara bertahap miring ke atas ke pegunungan di timur dan dataran rendah bergelombang di barat.

Titik tertinggi negara ini adalah Bukit Pagon di 6.069 kaki (1.850 m) di sepanjang perbatasan dengan Malaysia di wilayah pegunungan timur.

Sementara titik terendah di Brunei adalah Laut Cina Selatan pada 0 m.

Banyak sungai mengaliri Brunei Darussalam, termasuk Belait, Pandaruan, dan Tutong. Selanjutnya, wilayah pesisir di sepanjang Laut Cina Selatan adalah dataran rawa yang luas.

Ibu kota dan kota terbesar Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan, yang terletak di bagian timur laut negara itu, di tepi utara Sungai Brunei.

Sekitar dua pertiga dari populasi negara itu ditemukan di ibu kota.

Baca juga: Brunei Dapat 8 Kasus Covid-19 Impor dari Jakarta

Berikut ini adalah batas-batas negara Brunei Darussalam:

• Utara: Laut China Selatan
• Timur: Malaysia
• Selatan: Malaysia
• Barat: Malaysia

Brunei Darussalam dibagi menjadi dua bagian yang tidak bersebelahan oleh sebagian Negara Bagian Sarawak, Malaysia.

Negara ini juga berbagi perbatasan lautnya dengan China dan Malaysia.

Baca juga: [KABAR DUNIA SEPEKAN] Pangeran Brunei Mati Muda | Final Debat Capres AS

Meski ukuran wilayahnya relatif kecil, Brunei memiliki salah satu standar hidup tertinggi di dunia berkat cadangan minyak dan gasnya yang melimpah.

Anggota keluarga kerajaan, yang dipimpin oleh kepala negara Sultan Hassanal Bolkiah, memiliki kekayaan pribadi yang sangat besar.

Orang Brunei tidak membayar pajak penghasilan. Namun Sultan secara teratur mengalokasikan kavling tanah dan perumahan untuk penduduk yang layak di bawah berbagai skema pemerintah.

Pada 1963, Brunei adalah satu-satunya negara Melayu yang memilih untuk tetap menjadi protektorat Inggris (sejak 1888), daripada bergabung dengan federasi yang menjadi Malaysia. Kemerdekaan penuh akhirnya datang relatif terlambat pada 1984.