Sejarah dan Kepentingan Amerika Serikat Ikut Campur Politik Domestik Negara Lain

Kepentingan AS di abad 21

Memasuki abad ke 21 kebijakan luar negeri AS terhadap Asia Pasifik boleh dibilang sangat tidak menentu dan tidak tahu arah.

Keputusan US speaker of the house atau Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada awal Agustus 2022, yang dianggap Tiongkok telah mengintervensi politik dalam negerinya dan mendukung kelompok separatis Taiwan justru menurut saya, selain melanggar prinsip One-China Policy, juga merupakan kebijakan yang absurb.

Jika AS menganggap kebijakan mendukung kelompok separatis Taiwan setara dengan kebijakan mendukung kelompok separatis Panama, pertanyaan besarnya adalah apa manfaat yang akan diperoleh oleh AS jika Taiwan resmi merdeka?

Kementerian Dalam Negeri AS melalui departemen Asia Timur dan Pasifik menerangkan bahwa hubungan AS dan Taiwan tergolong sebagai hubungan yang sangat erat.

Hubungan tersebut meliputi hubungan komersial, perdagangan, dan finansial yang mana telah berkontribusi besar terhadap terciptanya peluang ekonomi bagi masyarakat AS.

Merujuk pada pernyataan di atas – meskipun AS berpendapat bahwa Taiwan sangat bermanfaat bagi AS, namun kita perlu ingat bahwa hubungan erat tersebut terjadi ketika Taiwan masih dianggap oleh Tiongkok sebagai provinsi, bukan sebagai sebuah negara.

Artinya, meskipun Taiwan tidak secara resmi merdeka sebagai negara, hubungan yang terjalin antara AS dan Taiwan memang sudah erat. Dan jika Taiwan meredeka, tidak ada jaminan hubungan kedua pihak akan semakin subur.

Connie R. Bakrie, pengamat militer dan pertahanan berpendapat bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan bisa jadi merupakan jalan keluar (exit door) bagi AS dan NATO dari perang di Ukraina.

Namun pertanyaanya, apakah jalan keluar yang diinginkan AS patut untuk dilaksanakan dengan mengorbankan perdamaian yang selama ini dijaga di Asia Pasifik?

Dari sini kita bisa lihat, posisi geopolitik dan ekonomi Taiwan meskipun penting, tapi tidak krusial bagi kepentingan AS di Asia Timur.

Namun status Taiwan sebagai wilayah demokrasi otonom yang dinamis menjadi krusial dan AS memiliki kepentingan di bidang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Manifest Destiny – AS percaya bahwa Demokrasi perlu disebarkan.

Sikap Indonesia

Kunjungan Pelosi ke Taiwan tentu menyebabkan ketegangan yang harusnya tidak perlu terjadi. Tiongkok sekarang – seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya dalam pertemuan Menlu se-ASEAN di Kamboja pada 4 Agustus 2022 – bukanlah Tiongkok abad ke-19.

Artinya Tiongkok akan mengerahkan segala kekuatan mutakhir yang dia punya untuk mempertahankan kedaulatan, termasuk Taiwan.

Meskipun Indonesia tidak terlibat dalam rivalitas dua hegemoni dunia ini, namun adanya tensi yang menegang di kawasan secara tidak langsung dapat merugikan Indonesia, baik dari segi ekonomi, kemanusiaan dan kedaulatan.

Bayangkan jika perang terjadi di Selat Taiwan. Tidak menutup kemungkinan Jalur ALKI Timur dan Barat (III dan I) akan dibuka secara paksa oleh sekutu AS, yakni Australia dan Selandia Baru agar armada tempur mereka dapat melewati perairan Indonesia untuk sampai ke Selat Taiwan - yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip non-intervensi yang diakui oleh Indonesia.

Untuk itu, Indonesia harus mengambil sikap dan meminta pihak-pihak yang bertikai untuk menahan diri, khususnya AS, Tiongkok dan Taiwan.

Lebih lanjut, Indonesia dapat memanfaatkan forum multilateral seperti pertemuan Menlu se-ASEAN yang diselenggarakan di Kamboja yang juga dihadiri Menlu Tiongkok dan AS – menekankan akan pentingnya menjaga stabilitas kawasan.

Tidak hanya itu, sebagai presidensi G20, Indonesia dapat membawa isu tersebut sebagai topik bahasan dalam rangkaian pertemuan G20 agar dapat dicari jalan keluarnya.

Terakhir, dalam lingkup negara anggota ASEAN, Indonesia dapat meminta negara-negara yang masuk dalam pakta pertahanan Five Power Defence Agreements (FPDA), yakni Singapura dan Malaysia untuk bernegosiasi dengan AS agar dapat menahan diri karena apabila perang terjadi di Selat Taiwan, bukan hanya Indonesia yang dirugikan, namun Malaysia dan Singapura juga akan mengalami hal serupa.