Jokowi ke Beijing, Pengamat Minta Waspada Jebakan Utang China

Proyek-proyek itu termasuk pembangunan bendungan, bandara, pelabuhan, jalan, dan lain lain.

BBC Indonesia telah menghubungi KPPIP untuk berupaya mendapatkan besaran pembiayaan dari utang luar negeri, namun tidak mendapat jawaban.

Namun, menurut keterangan pers yang diadakan secara langsung dan virtual oleh KPPIP, nilai investasi APBN besarannya sekitar 13 persen dari total nilai investasi, yakni Rp 714,5 triliun.

Sementara dari BUMN 19 persen, yakni senilai Rp 1.112 triliun, dan swasta dari dalam dan luar negeri mencapai 68 persen atau senilai Rp 3.913 triliun.

Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa Indonesia tidak terjerat jebakan utang China.

“Urusan utang ini bukan soal utang ke siapa atau besarannya, tapi lebih pada bagaimana kita mengelola utang dan rasio utang terhadap GDP, dan sejauh ini rasio utang kita sangat aman,” kata Willy Aditya, anggota DPR komisi sebelas yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan kepada BBC Indonesia lewat pesan singkat.

“Toh, neraca utang kita terhadap China juga semakin menurun. Itu artinya pembayaran atas beban utang kita selalu baik. Itu juga menunjukkan bahwa kinerja ekonomi kita baik dibandingkan dengan berapa negara lain.”

Willy meminta publik tidak merisaukan isu utang dari China. Kunjungan Jokowi menemui Presiden Xi, kata dia, digunakan untuk kerangka yang lebih produktif seperti kerja sama ekonomi atau mengundang investor dari China.

Baca juga:

• Sri Lanka Bangkrut, Kepala CIA: Gara-gara Utang Bodoh ke China
• Rusia Gagal Bayar Utang Luar Negeri, Apa Penyebab dan Dampaknya?
• Ada Apa dengan Sri Lanka: Kenapa Bangkrut dan Penyebab Gagal Bayar Utang

Namun, Bhima Yudhistira memiliki pandangan sebaliknya.

“Adanya kunjungan Presiden ke China dan momentum Indonesia menjadi presidensi G20, di mana China terlibat di dalamnya, maka usulan yang harus didorong Jokowi adalah melepaskan beban utang,” kata Bhima.

“Pengurangan beban pokok maupun bunga utang yang sedang berjalan. Yang kedua seleksi proyek yang masih berjalan. Ketika dipikirkan banyak mega proyek yang hanya pemborosan, perlu keberanian politik untuk menghentikan utang-utang tadi.”

Selain renegosiasi utang, menurut Telisa Falianty, ke depannya Pemerintah Indonesia seharusnya lebih cermat dalam mengambil utang dari China. Tidak hanya melihat dari sisi harga yang ditawarkan, tapi secara keseluruhan paket dan manfaatnya. 

Selain itu, pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh pihak terkait. Tidak hanya pemerintah dan pebisnis saja, tapi juga masyarakat, akademisi, dan media, kata dia.

“Harus diperbaiki sistem perencanaannya. Jangan sampai kita berinvestasi di sektor atau di infrastruktur yang akhirnya jadi mangkrak," ucapnya.

Baca juga: Terancam Gagal Bayar, AS Rupanya Utang ke China Rp 15.256 Triliun