Jokowi ke Beijing, Pengamat Minta Waspada Jebakan Utang China

“China dan Indonesia akan melakukan kerja sama yang mendalam dan berkualitas tinggi melalui sinergi Belt and Road Initiative (BRI) dan Global Maritime Fulcrum (GMF). Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk menyelesaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal sebagai proyek unggulan,” tulis pernyataan pers yang dibuat kedua negara.

Kantor berita Reuters melaporkan, China menyanjung Indonesia sebagai model mitra strategis, berbeda dengan kata-kata tajamnya kepada Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir atas masalah dari Taiwan dan Ukraina hingga praktik perdagangan dan Laut China Selatan.

Presiden Xi juga memberikan dukungan penuh pada kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023.

Sementara itu, dengan latar belakang kewaspadaan terhadap "jebakan utang China", pengamat berharap peninjauan ulang utang Indonesia juga menjadi prioritas dalam pertemuan itu. 

“Mulai dari kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek-proyek jalan tol, proyek-proyek strategis nasional, termasuk bandara, dan kawasan industri, banyak menggandeng konsorsium dari China,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Namun menurut peryataan pers, kedua negara akan mempercepat perumusan baru dari Rencana Aksi Lima Tahun - Pelaksanaan Kemitraan Strategis Komprehensif antara China dan Indonesia untuk 2022 hingga 2026.

Ini adalah rencana keseluruhan untuk kerja sama konkret di berbagai bidang untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kedua bangsa, dan menjalankan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran regional, dan keadilan global.

Mengapa utang kepada China menimbulkan kekhawatiran?

Berdasarkan data terbaru statistik utang luar negeri (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia, jumlah utang Indonesia kepada China mencapai 21,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 326,7 triliun.

Jumlah ini menempati peringkat keempat; lebih kecil dari pinjaman Jepang, Amerika Serikat dan yang terbesar dari Singapura. Jepang bahkan pernah memberi pinjaman senilai lebih dari dua kali lipat dari jumlah yang diberikan China sekarang.

“Kenapa tiba-tiba ada isu jebakan utang? Kenapa waktu Jepang tidak sesanter ini beritanya? Karena, satu, kita di era teknologi, di mana informasi ini begitu heboh dan gencar. Padahal dulu utang antara pemerintah dengan Jepang atau utang B to B sudah biasa,” kata Kepala ekonom BRI Danareksa Sekuritas, Telisa Falianty, lewat sambungan telepon.

Menurutnya, jumlah utang kepada China mencakup utang "tersembunyi" atau utang antarbisnis yang diambil oleh BUMN maupun bank milik negara. Bukan berarti utang tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi, tapi utang itu tidak tercatat sebagai utang pemerintah.

“Permasalahannya, ternyata proyek-proyek yang dibuat China ini, berbeda dengan Jepang dulu, produktivitasnya dipertanyakan. Contoh, kereta api cepat Jakarta-Bandung, pengerjaannya molor. Ini kan tidak meningkatkan produktivitas sedangkan utangnya sudah berjalan,” kata Telisa yang juga merupakan dosen di Universitas Indonesia.

• Kunjungi Pemimpin China, Jokowi Akan Bahas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
• Harapan Jokowi dalam Pertemuannya dengan PM China
• Kunjungan Jokowi ke China Dinilai Cerminkan Netralitas ASEAN

Telisa juga menyoroti paket-paket perjanjian yang menurutnya tidak bernilai tinggi bagi Indonesia.

“Jadi kalau China itu semuanya, utangnya dari dia, bahan bakunya dari dia, tenaga kerja bukan hanya level yang tinggi, tapi yang bawah pun dari dia,” kata Telisa.

“Jadi istilahnya nilai untuk kitanya kecil banget. Semuanya dari dia jadi ini sebenarnya proyek untuk siapa?”

“Melalui Belt Road Initiative, China membuat proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara untuk memudahkan konektivitas, memuluskan perdagangan dengan seluruh dunia, intinya itu. Dulu kan China memiliki jalur sutra,” kata Telisa.

Selain kereta api cepat Jakarta-Bandung, proyek-proyek besar yang menggandeng inisiatif ini adalah Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah senilai Rp 80 triliun, tol Probolinggo-Banyuwangi di Jawa Timur senilai Rp 21 triliun, dan Kawasan Industri Teluk Weda di Halmahera Tengah senilai Rp 70 triliun.

“Yang pertama, tenor utangnya jangka panjang. Kedua, secara bunga jauh lebih rendah dibandingkan kompetitor di negara lain,” kata Bhima kepada BBC Indonesia.

“Kajian awal terhadap proyeknya juga tidak dilakukan seketat kreditur lainnya. Misalnya dibandingkan dengan lembaga multilateral seperti bank dunia atau Asian Development Bank, penilaian awal mereka relatif sangat detail dan ini dianggap memakan waktu terlalu lama,” kata Bhima.

Ia juga menambahkan bahwa pinjaman dari China menjadikan standar lingkungan, sosial, dan pemerintahan relatif dikesampingkan dan tidak menjadi syarat utama pinjaman dan hanya bersifat pelengkap.

“Di sinilah pinjaman China itu dianggap 'easy to get.' Mudah prosesnya dibanding pinjaman dari kreditur lainnya. Tapi cara-cara pinjaman dengan penilaian ataupun perencanaan yang sudah bermasalah dari awal, yang penting prosesnya cepat,” kata Bhima.

“Ya ini ternyata menimbulkan banyak problem dalam proses maupun dalam penyelesaiannya.”

• Kepala MI6 Peringatkan Jebakan Utang China, Bagaimana dengan Indonesia?
• Ketika Eropa Menghindari Jebakan Utang China
• 7 Faktor Pemicu Tsunami Politik Sri Lanka, dari Biaya Hidup hingga Jebakan Utang

Menurut Bhima, meski yang mengambil pinjaman adalah BUMN, jika ada kendala maka risiko tetap ditanggung pemerintah atau APBN.

Utang non-pemerintah menjadi salah satu faktor yang membuat Sri Lanka berada di titik kebangkrutan.  “Sri Lanka, Laos juga yang terdekat,” kata Bhima.

“Mereka konsepnya adalah utang dengan ‘B to B’ memang. Membentuk konsorsium dan kemudian utang itu sebagian besar digunakan untuk proyek infrastruktur yang memang perencanaannya dari awal sudah bermasalah dan dipaksakan seperti Pelabuhan Hambatonta di Sri Lanka,” kata Bhima.

“Ketika gagal bayar, ada konsesi yang diberikan kepada China maupun BUMN China, dalam jangka yang sangat panjang (pelabuhan) dikelola mereka.”

Bagaimana agar Indonesia tidak terjebak utang China?

Berdasarkan informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, saat ini pemerintah memiliki 208 proyek dan 10 program strategis nasional dengan total nilai investasi lebih dari Rp 5.700 triliun baik dari dalam maupun luar negeri.

Proyek-proyek itu termasuk pembangunan bendungan, bandara, pelabuhan, jalan, dan lain lain.

BBC Indonesia telah menghubungi KPPIP untuk berupaya mendapatkan besaran pembiayaan dari utang luar negeri, namun tidak mendapat jawaban.

Namun, menurut keterangan pers yang diadakan secara langsung dan virtual oleh KPPIP, nilai investasi APBN besarannya sekitar 13 persen dari total nilai investasi, yakni Rp 714,5 triliun.

Sementara dari BUMN 19 persen, yakni senilai Rp 1.112 triliun, dan swasta dari dalam dan luar negeri mencapai 68 persen atau senilai Rp 3.913 triliun.

Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa Indonesia tidak terjerat jebakan utang China.

“Urusan utang ini bukan soal utang ke siapa atau besarannya, tapi lebih pada bagaimana kita mengelola utang dan rasio utang terhadap GDP, dan sejauh ini rasio utang kita sangat aman,” kata Willy Aditya, anggota DPR komisi sebelas yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan kepada BBC Indonesia lewat pesan singkat.

“Toh, neraca utang kita terhadap China juga semakin menurun. Itu artinya pembayaran atas beban utang kita selalu baik. Itu juga menunjukkan bahwa kinerja ekonomi kita baik dibandingkan dengan berapa negara lain.”

Willy meminta publik tidak merisaukan isu utang dari China. Kunjungan Jokowi menemui Presiden Xi, kata dia, digunakan untuk kerangka yang lebih produktif seperti kerja sama ekonomi atau mengundang investor dari China.

• Sri Lanka Bangkrut, Kepala CIA: Gara-gara Utang Bodoh ke China
• Rusia Gagal Bayar Utang Luar Negeri, Apa Penyebab dan Dampaknya?
• Ada Apa dengan Sri Lanka: Kenapa Bangkrut dan Penyebab Gagal Bayar Utang

Namun, Bhima Yudhistira memiliki pandangan sebaliknya.

“Adanya kunjungan Presiden ke China dan momentum Indonesia menjadi presidensi G20, di mana China terlibat di dalamnya, maka usulan yang harus didorong Jokowi adalah melepaskan beban utang,” kata Bhima.

“Pengurangan beban pokok maupun bunga utang yang sedang berjalan. Yang kedua seleksi proyek yang masih berjalan. Ketika dipikirkan banyak mega proyek yang hanya pemborosan, perlu keberanian politik untuk menghentikan utang-utang tadi.”

Selain renegosiasi utang, menurut Telisa Falianty, ke depannya Pemerintah Indonesia seharusnya lebih cermat dalam mengambil utang dari China. Tidak hanya melihat dari sisi harga yang ditawarkan, tapi secara keseluruhan paket dan manfaatnya. 

Selain itu, pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh pihak terkait. Tidak hanya pemerintah dan pebisnis saja, tapi juga masyarakat, akademisi, dan media, kata dia.