Krisis Properti China, Evergrande Akan Jual Lagi Kantor Pusatnya di Hong Kong

HONG KONG, KOMPAS.com - Evergrande, salah satu pengembang yang terdampak krisis properti China, akan menjual lagi kantor pusatnya di Hong Kong.

Dikutip dari kantor berita AFP pada Kamis (28/7/2022), CK Asset Holdings yang didirikan oleh miliarder Hong Kong bernama Li Ka-Shing, telah mengajukan tender untuk gedung 26 lantai yang saat ini bernilai 9 miliar dollar Hong Kong (Rp 17 triliun) tersebut.

Evergrande sedang melakukan upaya restrukturisasi setelah dililit utang 300 miliar dollar AS (Rp 4,47 kuadriliun)

Baca juga: Penyebab Krisis Properti di China dan Kenapa Bisa Bahayakan Dunia

Sebelumnya pada 2015, ketika mengakuisisi kantor pusat seharga 1,61 miliar dollar AS (kini Rp 24 triliun), Evergrande mencatatkan rekor transaksi tunggal untuk gedung perkantoran di Hong Kong begitu pun dengan harga per meter persegi, menurut South China Morning Post.

Kemudian, pada Oktober 2021 gedung kantor Evergrande ditawarkan kepada Yuexiu pengembang milik negara China seharga 1,7 miliar dollar AS (Rp 25,35 triliun), tetapi calon pembeli menarik diri karena khawatir tentang utang Evergrande yang belum terselesaikan.

Evergrande dulu adalah pengembang terdepan di sektor real estat China, tetapi dalam beberapa bulan terakhir mulai melepas aset-asetnya.

Bosnya yaitu Hui Ka Yan bahkan membayar sebagian utang Evergrande menggunakan harta pribadinya.

Dalam gejolak lebih lanjut, pekan lalu Evergrande mencopot CEO dan CFO setelah penyelidikan internal tentang alasan bank menyita lebih dari 2 miliar dollar AS (Rp 29,82 triliun) dari cabang layanan properti perusahaan.

Baca juga:

• Krisis Properti China Memburuk, Dua Bos Evergrande Mengundurkan Diri, 200 Proyek Mangkrak
• Dampak Krisis Properti di China, Wanita Terkaya di Asia Kehilangan 52 Persen Kekayaannya
• Siapa Xu Jiayin Pendiri Evergrande, Pengembang Properti yang Berutang Rp 4,2 Kuadriliun

Persoalan Evergrande merembet ke krisis properti China. Beberapa perusahaan kecil juga gagal membayar pinjaman dan yang lainnya kesulitan mendapatkan cukup uang.

Perusahaan-perusahaan real estat China sejak lama bergantung pada pinjaman untuk membiayai proyek besar-besaran mereka, tetapi kini Beijing memperketat aturan dan aliran dana ke mereka.

Para analis berpendapat, jika krisis properti China menyebar ke sistem keuangan negara itu, maka dampaknya akan terasa sampai luar negeri. Namun, hal tersebut dibantah Menteri Keuangan Hong Kong Paul Chan.