Jokowi ke Beijing, Pengamat Minta Waspada Jebakan Utang China

“Jadi istilahnya nilai untuk kitanya kecil banget. Semuanya dari dia jadi ini sebenarnya proyek untuk siapa?”

Keterangan pers pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Xi menyebut bahwa kerja sama kuat antara kedua negara telah dipertahankan sejak 2013, tahun yang sama dengan diluncurkannya inisiatif pembangunan Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative (BRI) oleh Presiden Xi.

“Melalui Belt Road Initiative, China membuat proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara untuk memudahkan konektivitas, memuluskan perdagangan dengan seluruh dunia, intinya itu. Dulu kan China memiliki jalur sutra,” kata Telisa.

Selain kereta api cepat Jakarta-Bandung, proyek-proyek besar yang menggandeng inisiatif ini adalah Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah senilai Rp 80 triliun, tol Probolinggo-Banyuwangi di Jawa Timur senilai Rp 21 triliun, dan Kawasan Industri Teluk Weda di Halmahera Tengah senilai Rp 70 triliun.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN via BBC INDONESIA Dalam kunjungan ke China, Jokowi didampingi Menko Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; dan Menteri BUMN, Erick Tohir.

Utang China mudah didapat tapi sulit diakhiri?

Menurut pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bhima Yudhistira, ada banyak faktor yang membuat Indonesia tertarik dengan pinjaman dari China. 

“Yang pertama, tenor utangnya jangka panjang. Kedua, secara bunga jauh lebih rendah dibandingkan kompetitor di negara lain,” kata Bhima kepada BBC Indonesia.

“Kajian awal terhadap proyeknya juga tidak dilakukan seketat kreditur lainnya. Misalnya dibandingkan dengan lembaga multilateral seperti bank dunia atau Asian Development Bank, penilaian awal mereka relatif sangat detail dan ini dianggap memakan waktu terlalu lama,” kata Bhima.

Ia juga menambahkan bahwa pinjaman dari China menjadikan standar lingkungan, sosial, dan pemerintahan relatif dikesampingkan dan tidak menjadi syarat utama pinjaman dan hanya bersifat pelengkap.

“Di sinilah pinjaman China itu dianggap 'easy to get.' Mudah prosesnya dibanding pinjaman dari kreditur lainnya. Tapi cara-cara pinjaman dengan penilaian ataupun perencanaan yang sudah bermasalah dari awal, yang penting prosesnya cepat,” kata Bhima.

“Ya ini ternyata menimbulkan banyak problem dalam proses maupun dalam penyelesaiannya.”

Baca juga:

• Kepala MI6 Peringatkan Jebakan Utang China, Bagaimana dengan Indonesia?
• Ketika Eropa Menghindari Jebakan Utang China
• 7 Faktor Pemicu Tsunami Politik Sri Lanka, dari Biaya Hidup hingga Jebakan Utang

Menurut Bhima, meski yang mengambil pinjaman adalah BUMN, jika ada kendala maka risiko tetap ditanggung pemerintah atau APBN.

Utang non-pemerintah menjadi salah satu faktor yang membuat Sri Lanka berada di titik kebangkrutan.  “Sri Lanka, Laos juga yang terdekat,” kata Bhima.

“Mereka konsepnya adalah utang dengan ‘B to B’ memang. Membentuk konsorsium dan kemudian utang itu sebagian besar digunakan untuk proyek infrastruktur yang memang perencanaannya dari awal sudah bermasalah dan dipaksakan seperti Pelabuhan Hambatonta di Sri Lanka,” kata Bhima.

“Ketika gagal bayar, ada konsesi yang diberikan kepada China maupun BUMN China, dalam jangka yang sangat panjang (pelabuhan) dikelola mereka.”

Bagaimana agar Indonesia tidak terjebak utang China?

Berdasarkan informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, saat ini pemerintah memiliki 208 proyek dan 10 program strategis nasional dengan total nilai investasi lebih dari Rp 5.700 triliun baik dari dalam maupun luar negeri.