UDPATE Sri Lanka: Pasca-gelombang Protes, Parlemen Akan Gelar Sidang Penentuan Nasib Pemerintah

KOLOMBO, KOMPAS.com - Parlemen Sri Lanka akan bersidang dalam sesi pertama pada Selasa (5/4/2022).

Dilansir AFP, sidang pertama ini digelar pasca-diberlakukannya keadaan darurat menyusul meningkatnya protes dan tuntutan agar Presiden Sri Lanka mundur karena krisis ekonomi yang memburuk.

Kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya yang parah, bersama dengan rekor inflasi dan pemadaman listrik, telah menimbulkan kesengsaraan yang meluas di seluruh negara pulau itu.

Baca juga: 26 Menteri Sri Lanka Mengundurkan Diri Usai Dihantam Krisis Ekonomi

Sri Lanka mengalami kejatuhan paling menyakitkan sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948.

Koalisi penguasa SLPP Presiden Gotabaya Rajapaksa yang pernah berkuasa mengalami serangkaian pembelotan menjelang sidang parlemen.

Hal ini mengganggu kemampuannya untuk meratifikasi keadaan darurat yang diberlakukan pada pekan lalu untuk memadamkan protes publik yang berkembang.

Keadaan darurat akan berakhir pada pekan depan, kecuali pemungutan suara parlemen disahkan.

Baca juga: Semua Menteri Sri Lanka Mengundurkan Diri Setelah Protes Pecah di Seluruh Negeri

Saat parlemen berkumpul kembali, pembicara berkewajiban untuk secara resmi memberi tahu anggota parlemen bahwa keadaan darurat telah diumumkan.

Hal ini meningkatkan prospek tuntutan oposisi agar segera dilakukan pemungutan suara.

Semua partai oposisi dan bahkan beberapa anggota parlemen dari partai Rajapaksa sendiri telah mengumumkan niat mereka untuk memilih menentang perpanjangan peraturan keadaan darurat.

"Partai kami tidak lagi memiliki mandat untuk memerintah," kata mantan menteri Nimal Lanza.

Dia menambahkan bahwa sekitar 50 anggota parlemen yang sebelumnya bersekutu dengan pemerintah akan duduk sebagai independen.

Baca juga: 664 Warga Sri Lanka Ditahan Aparat Setelah Status Darurat Nasional Tak Hentikan Demonstrasi

Setiap anggota kabinet Sri Lanka kecuali presiden dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, sudah mengundurkan diri pada Minggu (3/4/2022) malam.

Namun tawaran kepada partai-partai oposisi yang meminta partisipasi mereka dalam pemerintahan persatuan ditolak dengan cepat keesokan harinya.

"Kami tidak akan bergabung dengan pemerintah ini," kata Eran Wickramaratne dari partai oposisi utama Samagi Jana Balawegaya (SJB) kepada AFP.

"Keluarga Rajapaksa harus mundur," tambahnya.

Baca juga: Sri Lanka Blokir Facebook, WhatsApp, dan Platform Sejenis, Apa Sebab?

Demonstrasi yang riuh telah menyebar ke seluruh negara berpenduduk 22 juta jiwa, meskipun undang-undang darurat mengizinkan pasukan untuk menahan peserta dan pemberlakukan jam malam di akhir pekan.

Massa telah berusaha menyerbu rumah lebih dari selusin tokoh pemerintah, termasuk rumah presiden di Kolombo.

Pengunjuk rasa membakar kendaraan pasukan keamanan, yang merespons dengan menembakkan peluru karet dan gas air mata.