Semua Menteri Sri Lanka Mengundurkan Diri Setelah Protes Pecah di Seluruh Negeri

COLOMBO, KOMPAS.com - Semua Menteri Sri Lanka mengundurkan diri secara massal setelah protes atas penanganan pemerintah terhadap krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade.

Semua 26 menteri mengajukan surat pengunduran diri, tetapi tidak Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa pada Minggu (4/4/2022) dilansir dari BBC.

Baca juga: Sri Lanka Lockdown Nasional 36 Jam Menyusul Rencana Protes Besar karena Parahnya Krisis

Sebelumnya pengunjuk rasa menentang aturan pembatasan jam pergerakan warga dengan turun ke jalan di beberapa kota.

Negara ini bergulat dengan apa yang dikatakan sebagai krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948.

Krisis Sri Lanka sebagian disebabkan oleh kurangnya mata uang asing, yang digunakan untuk membayar impor bahan bakar.

Pemadaman listrik telah berlangsung setengah hari atau lebih setiap hari. Kekurangan makanan, obat-obatan dan bahan bakar, juga semakin memicu kemarahan publik.

Ini adalah perubahan besar dalam popularitas Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, yang meraih kekuasaan dengan kemenangan mayoritas pada 2019. Saat itu, dia menjanjikan stabilitas dan ketegasan untuk memerintah negara itu.

Menteri Pendidikan Dinesh Gunawardena mengatakan kepada wartawan pada Minggu (3/4/2022) bahwa menteri kabinet telah menyerahkan surat pengunduran diri mereka kepada perdana menteri.

Baca juga: Sri Lanka Blokir Facebook, WhatsApp, dan Platform Sejenis, Apa Sebab?

Presiden memberlakukan pembatasan pergerakan warga selama 36 jam pada Jumat (1/4/2022), sehari setelah bentrokan di dekat kediamannya.

Orang-orang dilarang berada di jalan umum mana pun, di taman, di kereta api, atau di tepi pantai, kecuali mereka memiliki izin tertulis dari pihak berwenang, dan akses ke media sosial diblokir sementara.

Pembatasan akan tetap berlaku hingga pukul 06.00 (7.30 WIB) pada Senin (4/4/2022).

Pada Minggu (3/4/2022), tentara bersenjatakan senapan serbu memblokir upaya ratusan pengunjuk rasa berunjuk rasa di Lapangan Kemerdekaan di ibu kota.

"Presiden Rajapaksa lebih baik menyadari bahwa gelombang (protes) telah mengubah pemerintahan otokratisnya," kata anggota parlemen oposisi Harsha de Silva kepada kantor berita AFP di sebuah rapat umum.

Anggota parlemen oposisi lainnya, Eran Wickramaratne, mengatakan: "Kami tidak bisa membiarkan pengambilalihan militer. Mereka harus tahu kami masih demokrasi."

Baca juga: Gelombang Protes Pecah di Seluruh Negeri, Sri Lanka Umumkan Kondisi Darurat Nasional

Di Kandy, sebuah kota berpenduduk 125.000 orang di Provinsi Tengah, polisi menembakkan gas air mata ke ratusan mahasiswa yang memprotes di dekat Universitas Peradeniya.

Pemblokiran media sosial selama 15 jam telah dikritik oleh keponakan presiden sendiri, Namal Rajapaksa.

"Saya tidak akan pernah memaafkan pemblokiran media sosial. Ketersediaan VPN, seperti yang saya gunakan sekarang, membuat larangan seperti itu sepenuhnya tidak berguna," cuitnya di Twitter.

Protes Kamis (31/3/2022) di luar rumah Presiden Rajapaksa di Colombo dimulai dengan damai, tetapi para peserta mengatakan keadaan berubah menjadi kekerasan setelah polisi menembakkan gas air mata dan meriam air, memukuli para demonstran.

Para pengunjuk rasa membalas dengan melempari polisi dengan batu dan setidaknya dua lusin personel polisi dilaporkan terluka, dengan sejumlah kendaraan juga dibakar.

Baca juga: 664 Warga Sri Lanka Ditahan Aparat Setelah Status Darurat Nasional Tak Hentikan Demonstrasi