KOLOMBO, KOMPAS.com - Pasukan bersenjata di Sri Lanka menghadapi kerumunan yang memprotes krisis ekonomi yang memburuk, setelah pemblokiran media sosial gagal menghentikan demonstrasi anti-pemerintah pada Minggu 3/4/2022.
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa memberlakukan keadaan darurat nasional pada Jumat (1/4/2022), sehari setelah massa berusaha menyerbu rumahnya di ibu kota, Kolombo, dan pembatasan pergerakan warga berlaku secara nasional hingga Senin (4/4/2022) pagi.
Al Jazeera melaporkan tetapi hanya dalam 12 jam pertama aturan ditetapkan, sekitar 664 orang telah ditahan karena melanggar aturan tersebut.
Sementara tindakan keras aparat terjadi di Peradeniya, dengan protes tersebar di seluruh negeri sepanjang hari, termasuk di ibu kota, Kolombo.
Baca juga: Sri Lanka Blokir Facebook, WhatsApp, dan Platform Sejenis, Apa Sebab?
Samagi Jana Balawegaya (SJB), aliansi oposisi utama Sri Lanka, mengecam pemblokiran media sosial yang bertujuan untuk memadamkan demonstrasi publik yang semakin intensif. Dia pun mengatakan sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengundurkan diri.
“Presiden Rajapaksa lebih baik menyadari bahwa gelombang (protes) telah mengubah pemerintahan otokratisnya,” kata anggota parlemen SJB Harsha de Silva kepada AFP.
Jalan itu dibarikade beberapa ratus meter dari rumah pemimpin oposisi utama, Sajith Premadasa. Massa terlibat dalam ketegangan dengan pasukan keamanan selama hampir dua jam sebelum bubar dengan damai.
???? #SriLankaCrisis | Students protest opposite Peradeniya University in Kandy; cops use tear gas, water cannon to disperse students from site pic.twitter.com/568ifglXbS
— NDTV (@ndtv) April 3, 2022
Pasukan bersenjatakan senapan serbu bergerak menghentikan protes oleh anggota parlemen oposisi, dan ratusan pendukung mereka yang berusaha berkumpul di Lapangan Kemerdekaan ibu kota.
Polisi juga menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran yang dipimpin mahasiswa di dekat kota terbesar kedua di negara itu, Kandy, di tengah meningkatnya seruan agar Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur.
Baca juga: Sri Lanka Lockdown Nasional 36 Jam Menyusul Rencana Protes Besar karena Parahnya Krisis
Eran Wickramaratne, anggota parlemen SLB lainnya, mengutuk deklarasi keadaan darurat nasional, dan kehadiran pasukan di jalan-jalan kota.
“Kami tidak bisa membiarkan pengambilalihan militer. Mereka harus tahu kita masih demokrasi,” katanya dilansir dari Guardian.
Penyedia layanan internet diperintahkan untuk memblokir akses ke Facebook, WhatsApp, Twitter dan beberapa platform media sosial lainnya. Tetapi pemblokiran media sosial tidak menghalangi beberapa demonstrasi kecil di tempat lain di Sri Lanka.
Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa di pusat kota Peradeniya. Protes di bagian lain negara itu berakhir tanpa insiden.
Outlet media swasta melaporkan bahwa Kepala Regulator Internet Sri Lanka mengundurkan diri setelah perintah larangan mulai berlaku.
Pemadaman itu dibatalkan di kemudian hari setelah komisi hak asasi manusia negara itu memutuskan bahwa Kementerian Pertahanan Sri Lanka tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan sensor.
Baca juga: Gelombang Protes Pecah di Seluruh Negeri, Sri Lanka Umumkan Kondisi Darurat Nasional
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.