Evergreen Akan Setop Kirim Kapal ke Pelabuhan Milik Militer Myanmar

TAIPEI, KOMPAS.com - Raksasa pengiriman asal Taiwan, Evergreen Marine, pada Kamis (10/2/2022) mengatakan, mereka tidak akan lagi mengirim kapalnya untuk berlabuh di pelabuhan milik militer di Myanmar.

Kini semakin banyak perusahaan yang memutuskan hubungan dengan bisnis yang terkait dengan junta Myanmar.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari 2021. Lebih dari 1.500 orang tewas dalam tindakan keras militer terhadap demonstran, menurut kelompok pemantau lokal.

Baca juga: Takut Dimusuhi Junta, Banyak Orangtua Myanmar Tak Akui Anaknya yang Menentang Militer

Dengan penurunan ekonomi dan tekanan yang meningkat dari kelompok hak asasi, perusahaan TotalEnergies dari Perancis hingga British American Tobacco dan Telenor Norwegia telah beranjak pergi.

Kapal Evergreen sesekali berlabuh di Terminal Pelabuhan Hteedan milik militer di Yangon, kata perusahaan itu pada Kamis, menambahkan bahwa pengaturan telah dibuat oleh mitra lokal yang dikontrak untuk melayani kapalnya.

Sejak itu Evergreen meminta mitranya untuk membatalkan pengaturan itu dan menerima konfirmasi... bahwa dengan segera Evergreen tidak akan lagi menggunakan Terminal Pelabuhan Hteedan.

Pernyataan yang dikutip kantor berita AFP itu tidak mengatakan kapan atau mengapa Evergreen mengajukan permintaan, atau apakah masih akan mengirim kapal ke pelabuhan lain di negara itu.

Militer memiliki kepentingan dalam sebagian besar ekonomi Myanmar, mulai dari pertambangan hingga perbankan, minyak, dan pariwisata.

Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan junta menjalankan tiga pelabuhan di pusat komersial Yangon, menurut Burma Campaign UK.

Pada 2020, raksasa pelayaran global Maersk mengumumkan akan berhenti menggunakan pelabuhan milik militer setelah kampanye menentang perusahaan yang melakukan bisnis dengan junta Myanmar.

Kebijakan itu dipicu oleh tindakan brutal terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar pada 2017 yang secara khusus mengejutkan dunia dan menyebabkan tuduhan genosida di pengadilan tinggi PBB.

Baca juga: Setahun Kudeta Myanmar, Kenapa Militer Tatmadaw Brutal dengan Rakyat Sendiri