Mantan Menteri di Inggris Ini Mengaku Dipecat dari Kabinet karena Muslim

Kompas.com - 23/01/2022, 13:01 WIB

Irawan Sapto Adhi

Penulis

Lihat Foto

Anggota parlemen Partai Konservatif Inggris Nusrat Ghani (tengah) bergabung dengan anggota komunitas Uyghur saat mereka berdemonstrasi untuk menyerukan kepada parlemen Inggris agar memilih untuk mengakui dugaan penganiayaan terhadap minoritas Muslim China orang Uyghur sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di London pada 22 April 2021. Anggota parlemen di Parlemen Inggris pada 22 April akan memperdebatkan mosi tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan penganiayaan terhadap minoritas Muslim Uyghur China di Daerah Otonomi Xinjiang negara itu. Bulan lalu Inggris menuduh China melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap minoritas Uyghur setelah Beijing menjatuhkan sanksi pada anggota parlemen Inggris dan kelompok lobi, memperluas keretakan dengan kekuatan Barat atas dugaan pelanggaran di Xinjiang. (AFP/JUSTIN TALLIS)

Sumber Reuters

LONDON, KOMPAS.com – Seorang anggota palermen Inggris, Nusrat Ghani, mengaku dirinya sempat dipecat dari pekerjaan sebagai menteri di kabinet Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, karena dirinya seorang Muslim.

Seperti dilansir Reuters pada Minggu (23/1/2022), dalam wawancara dengan surat kabar Sunday Times, perempuan berusia 49 tahun itu mengaku kehilangan pekerjaannya sebagai Menteri Transportasi Junior pada Februari 2020.

Dia mengaku diberi tahu oleh penegak disiplin parlemen bahwa status "Muslimah" yang diyakininya diangkat sebagai masalah dalam pemecatannya.

"Saya diberitahu pada saat pertemuan reshuffle di Downing Street (Rumah Dinas PM Inggis) bahwa status 'Muslim' diangkat sebagai 'isu'. Dan, status 'Menteri Wanita Muslim' saya membuat rekan-rekan tidak nyaman," demikian pernyataan Ghani, yang dikenal sebagai Menteri Muslimah pertama Inggris.

"Saya tidak ingin berpura-pura bahwa ini tidak menggoyahkan kepercayaan saya pada partai. Saya kadang-kadang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan untuk menjadi anggota parlemen," tambahnya.

Hingga kini belum ada tanggapan dari Kantor Perdana Menteri Downing Street soal pemecatan tersebut.

Namun Kepala Penegak Disiplin Parlemen Inggris, Mark Spencer mengatakan dirinya adalah orang yang menjadi pusat tuduhan Ghani.

"Tuduhan ini sepenuhnya salah dan saya menganggapnya sebagai fitnah," kata Spencer di Twitter.

"Saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang dikaitkan dengan saya," tambah Spencer.

Spencer juga menyebut Ghani telah menolak untuk membawa masalah ini ke penyelidikan internal formal ketika masalah tersebut pertama kali diungkap pada Maret 2021 lalu.

Pemimpin oposisi utama Partai Buruh Keir Starmer mengatakan Partai Konservatif harus segera menyelidiki tuduhan Ghani.

"Ini mengejutkan untuk dibaca," katanya di Twitter.

Pernyataan Ghani muncul setelah salah satu rekan dari partai Konservatif lainnya William Wrag mengatakan dia akan bertemu polisi awal pekan depan untuk membahas tuduhan bahwa komite disiplin pemerintah telah berusaha untuk "mengintimidasi dan memeras" sejumlah anggota parlemen.

Para anggota parlemen ini dicurigai mencoba menggulingkan Johnson turun dari jabatannya imbas kemarahan publik terkait pesta-pesta yang diadakan di Downing Street selama lockdown Covid-19.

"Nus sangat berani untuk berbicara. Saya benar-benar terkejut mengetahui pengalamannya," kata Konservatif senior William Wragg di Twitter.

Halaman Berikutnya