Mantan Menteri di Inggris Ini Mengaku Dipecat dari Kabinet karena Muslim

LONDON, KOMPAS.com – Seorang anggota palermen Inggris, Nusrat Ghani, mengaku dirinya sempat dipecat dari pekerjaan sebagai menteri di kabinet Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, karena dirinya seorang Muslim.

Seperti dilansir Reuters pada Minggu (23/1/2022), dalam wawancara dengan surat kabar Sunday Times, perempuan berusia 49 tahun itu mengaku kehilangan pekerjaannya sebagai Menteri Transportasi Junior pada Februari 2020.

Dia mengaku diberi tahu oleh penegak disiplin parlemen bahwa status "Muslimah" yang diyakininya diangkat sebagai masalah dalam pemecatannya.

"Saya diberitahu pada saat pertemuan reshuffle di Downing Street (Rumah Dinas PM Inggis) bahwa status 'Muslim' diangkat sebagai 'isu'. Dan, status 'Menteri Wanita Muslim' saya membuat rekan-rekan tidak nyaman," demikian pernyataan Ghani, yang dikenal sebagai Menteri Muslimah pertama Inggris.

"Saya tidak ingin berpura-pura bahwa ini tidak menggoyahkan kepercayaan saya pada partai. Saya kadang-kadang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan untuk menjadi anggota parlemen," tambahnya.

Hingga kini belum ada tanggapan dari Kantor Perdana Menteri Downing Street soal pemecatan tersebut.

Namun Kepala Penegak Disiplin Parlemen Inggris, Mark Spencer mengatakan dirinya adalah orang yang menjadi pusat tuduhan Ghani.

"Tuduhan ini sepenuhnya salah dan saya menganggapnya sebagai fitnah," kata Spencer di Twitter.

"Saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang dikaitkan dengan saya," tambah Spencer.

Spencer juga menyebut Ghani telah menolak untuk membawa masalah ini ke penyelidikan internal formal ketika masalah tersebut pertama kali diungkap pada Maret 2021 lalu.

Pemimpin oposisi utama Partai Buruh Keir Starmer mengatakan Partai Konservatif harus segera menyelidiki tuduhan Ghani.

"Ini mengejutkan untuk dibaca," katanya di Twitter.

Pernyataan Ghani muncul setelah salah satu rekan dari partai Konservatif lainnya William Wrag mengatakan dia akan bertemu polisi awal pekan depan untuk membahas tuduhan bahwa komite disiplin pemerintah telah berusaha untuk "mengintimidasi dan memeras" sejumlah anggota parlemen.

Para anggota parlemen ini dicurigai mencoba menggulingkan Johnson turun dari jabatannya imbas kemarahan publik terkait pesta-pesta yang diadakan di Downing Street selama lockdown Covid-19.

"Nus sangat berani untuk berbicara. Saya benar-benar terkejut mengetahui pengalamannya," kata Konservatif senior William Wragg di Twitter.

Johnson mengatakan dia tidak melihat atau mendengar bukti apa pun untuk mendukung klaim Wragg. Kantornya mengatakan akan melihat bukti semacam itu "dengan sangat hati-hati".

"Seperti halnya tuduhan semacam itu, jika tindak pidana dilaporkan ke Met, itu akan dipertimbangkan," kata juru bicara Kepolisian Metropolitan London.

Akibat skandal-skandal yang terjadi, dukungan publik terhadap Johnson dan partainya menurun.

Sebelumnya, Partai Konservatif juga menghadapi tuduhan Islamofobia. Dalam sebuah laporan pada Mei 2021 lalu, mereka dikritik karena caranya menangani keluhan diskriminasi terhadap Muslim.

Laporan itu mendorong PM Inggris itu meminta maaf.

Bahkan komentarnya di masa lalu tentang Islam kembali disinggung, termasuk ketika dirinya menyebut wanita yang mengenakan burqa sebagai kotak surat yang berjalan.