Indonesia Perlu Kejar Kesiapan Ekosistem Transisi Energi pada 2022

JAKARTA, KOMPAS.com – Iklim investasi energi terbarukan di Indonesia yang kurang kondusif serta komitmen politik yang tidak konsisten dapat menghambat target 23 persen bauran energi terbarukan nasional terkendala.

Hingga kuartal ketiga 2021, bauran energi bauran energi terbarukan masih di angka 11,2 persen menurut rilis yang diterima Kompas.com dari Institute for Essential Services Reform (IESR).

IESR memandang, Pemerintah Indonesia perlu serius mempersiapkan ekosistem transisi energi yang mampu mempercepat dekarbonisasi sistem energi di Indonesia mencapai bebas emisi karbon pada 2050.

Baca juga: Pengawas Energi Global Dituntut Sediakan Akses Gratis ke Data Pemerintah

Pada 2021, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih berjalan lambat dan tidak sesua jalurnya dengan target 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025.

IESR dalam laporan tahunan Indonesia Energy Transition Outlook 2022 (IETO 2022) menemukan bahwa hingga September 2021, total kapasitas terpasang energi terbarukan hanya mencapai 10.827 megawatt atau bertambah sekitar 400 megawatt.

Sementara untuk mencapai target Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada 2025 kapasitas pembangkit energi terbarukan diperkirakan minimal mencapai 24.000 megawatt.

Dengan kata lain, penambahan kapasitas energi terbarukan setiap tahunnya harus berada di kisaran 2 gigawatt hingga 3 gigawatt.

Agar sesuai dengan Persetujuan Paris, dibutuhkan setidaknya 11 gigawatt hingga 13 gigawatt pembangkit energi terbarukan untuk mendekarbonisasi sistem energi di Indonesia yang mencakup sektor pembangkitan listrik, transportasi dan industri pada 2050.

Baca juga: Menggembirakan, Pertumbuhan Energi Terbarukan Global Cetak Rekor Baru

Regulasi

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah harus memfokuskan pada upaya memperkuat komitmen politik untuk dekarbonisasi dengan merevisi KEN dan RUEN agar selaras dengan tujuan Net-Zero Emission (NZE).

“Serta memperbaiki kualitas regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi, memangkas hambatan perizinan, dan mengakselerasi pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di luar PLN dengan mendorong gotong royong warga masyarakat dan bisnis berinvestasi pada pembangkit energi terbarukan terdistribusi dan efisiensi energi. Dengan demikian 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025 dapat tercapai,” ujar Fabby.

IESR dalam laporan IETO 2022 menilai, kesiapan ekosistem untuk beralih ke energi terbarukan masih sangat rendah.

Menggunakan Kerangka Kesiapan Transisi Energi, IESR menilai empat indikator yaitu dukungan kebijakan dan regulasi, teknologi dan ekonomi, iklim dan realisasi investasi, dan sosial.

Baca juga: Transisi Energi di Eropa Terhambat Minimnya Bahan Baku

Dukungan kebijakan dan regulasi energi yang kurang efektif dalam mendongkrak pengembangan energi terbarukan di Indonesia, mencitrakan komitmen politik pemerintah yang rendah terhadap energi terbarukan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menaikkan porsi bauran energi terbarukan menjadi 51 persen dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan melakukan kaji ulang pensiun dini pada 9,2 gigawatt PLTU batubara

Namun, upaya tersebut belum cukup ambisius untuk mencapai netral karbon pada pertengahan abad ini sesuai Persetujuan Paris.

Lebih lanjut, komitmen ini perlu diterjemahkan dengan rencana implementasi yang jelas pada 2022.

Baca juga: Apakah Energi Air Punya Masa Depan?

Target belum cukup

Peneliti dan Spesialis Bahan Bakar Bersih sekaligus Penulis Utama laporan IETO 2022 Julius Christian mengatakan, memang pada 2021 sudah ada beberapa dokumen kebijakan yang dikeluarkan seperti LTS dan RUPTL.

“Namun kami menilai target-target tersebut masih jauh dari cukup untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius,” kata Julius

Selain itu, sambung Julis, penting untuk dilakukan perubahan terhadap beberapa regulasi seperti tarif energi terbarukan, mekanisme lelang dan pengadaan yang lebih terjadwal, dan transparan dari PLN supaya target-target tersebut dapat tercapai.

Kebijakan energi di Indonesia juga dinilai belum memberikan rasa aman bagi pengembang untuk berinvestasi di energi terbarukan.

Permen ESDM No 10/2017 menyerahkan risiko sepenuhnya kepada pengembang bila terjadi perubahan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Uni Eropa Terpecah soal Klasifikasi Nuklir sebagai Energi Ramah Lingkungan

Peraturan ESDM No 50/2017 menyebabkan proyek energi terbarukan dipandang sebagai proyek yang sulit mendapat pendanaan dari bank.

Tidak hanya itu, Peraturan Presiden tentang tarif energi baru dan terbarukan yang urung disahkan tahun ini menyebabkan ketidakpastian dan menghambat investasi proyek energi terbarukan di Indonesia.

Berbagai kebijakan yang kurang mendukung ini berdampak pada laju investasi energi terbarukan di tahun yang tidak signifikan.

Ditinjau secara teknis dan ekonomis, secara global, baik teknologi maupun biaya energi terbarukan semakin kompetitif dalam beberapa tahun terakhir.

Hasil lelang PLTS terakhir menghasilkan biaya listrik 0,04 dollar AS per kilowatt-jam, lebih rendah dari rata-rata PLTU batubara yang menelan biaya 0,05 hingga 0,07 dollar AS per kilowatt-jam.

Saratnya subsidi dan dukungan regulasi pemerintah terhadap PLTU batubara disinyalir membuat biaya PLTU batubara rendah.

Baca juga: Biden: Dorongan Produksi Energi Fosil Tak Konsisten dengan Tujuan Iklim

Jika menggunakan harga pasar aktual, dengan harga batubara 150 dollar AS per ton (September 2021), biaya pembangkitan listrik PLTU bisa mencapai 0,09 hingga 0,11 dollar AS per kilowatt-jam.

Meskipun proyek energi terbarukan sudah semakin ekonomis, investasi energi terbarukan masih dinilai kurang atraktif.

Peneliti Senior Energi Terbarukan IESR yang juga terlibat dalam penulisan IETO 2022 Handriyanti D Puspitarini berujar, hal utama yang perlu disorot adalah tidak familiarnya bank-bank dan investor lokal terhadap risiko proyek energi terbarukan.

Padaha, risiko proyek energi terbarukan sebenarnya lebih rendah daripada proyek energi fosil, karena harga teknologi ini secara tren globalnya yang juga semakin menurun.

“Lamanya proses perizinan dan kompleksitas mekanisme pengadaan juga dilihat sebagai kedua hal yang sering kali membuat biaya pendanaan proyek energi terbarukan menjadi lebih tinggi daripada yang direncanakan. Sehingga, pengembang sulit menentukan angka kebutuhan investasi yang tepat dan pasti untuk diajukan kepada para institusi pendanaan,” kata Handriyanti.

Baca juga: Genjot Pengembangan Energi Angin Lepas Pantai, Inggris Gelontorkan Rp 3,11 Triliun

Aspek sosial

Berdasarkan hasil survei yang IESR lakukan terhadap 1.000 responden, terdapat peningkatan kesadaran dan dukungan untuk bertransisi energi ke energi bersih.

Sebanyak 56 persen responden yang sangat setuju jika Indonesia berhenti menggunakan batubara untuk pembangkit listrik.

Tiga sumber energi terbarukan tertinggi yang mendapat dukungan publik tertinggi adalah matahari 68 persen, air 60 persen, dan angin 39 persen.

Baca juga: Malaysia Ekspor Listrik dari Energi Tak Terbarukan ke Singapura, Mahathir Berang

IESR dalam IETO 2022 mendorong pemerintah Indonesia untuk menangkap sentimen positif dari masyarakat Indonesia terhadap energi terbarukan melalui kerja sama dengan pihak swasta, industri, dan pemerintah provinsi di Indonesia.

Beberapa provinsi di Indonesia seperti DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Tengah dapat menjadi acuan dan pelajaran bagi provinsi lain dalam mengembangan lebih banyak lagi porsi energi terbarukan.

Fokus 2022 dapat ditujukan untuk kebijakan dan regulasi yang meningkatkan transparansi proses lelang energi terbarukan, alokasi risiko yang jelas melalui standarisasi Project-Based Learning (PJBL) dan memperbaiki bankability proyek-proyek energi terbarukan dengan instrumen derisking.

Proses perizinan yang lebih efisien dan tepat waktu serta suku bunga yang lebih rendah untuk pinjaman proyek juga merupakan faktor penting untuk memangkas biaya pendanaan awal dan memperbaiki iklim investasi.

Baca juga: Potensi Energi Terbarukan Indonesia Melimpah, Mampu Penuhi Seluruh Kebutuhan Energi