Kekaisaran Jepang Alami Krisis Ahli Waris, Usulan Wanita Naik Takhta Ditolak

TOKYO, KOMPAS.com - Jepang menolak usulan agar perempuan diizinkan untuk naik takhta, di tengah krisis suksesi keluarga kekaisaran yang anggotanya semakin menyusut.

Sebuah panel penasehat pemerintah, yang terdiri dari 21 anggota dari berbagai bidang, sedang berusaha menemukan solusi dari masalah penerus tahta ini.

Namun panel itu, dilaporkan tidak akan mempertimbangkan putri kekaisaran untuk diizinkan memerintah, menurut The Times, mengutip media Jepang pada Kamis (29/7/2021).

Ada dukungan publik untuk mengizinkan para putri naik ke Tahta Krisan, tetapi langkah seperti itu sangat ditentang oleh nasionalis konservatif yang berkuasa di Jepang.

Baca juga: Pemerintah Jepang Tolak Hentikan Olimpiade Tokyo meski Kasus Covid-19 Melonjak 149 Persen

Keluarga kekaisaran Jepang dianggap sebagai monarki tertua di dunia, dengan garis suksesi laki-laki yang tak terputus dan dapat ditelusuri kembali ke dua milenium.

Menurut mitologi, yang diakui oleh Istana Kekaisaran Jepang, Kaisar Jimmu yang legendaris, dikatakan sebagai keturunan dewi matahari dan dewa badai. Dia adalah kaisar Jepang pertama dari 126 Kaisar Jepang yang hingga saat ini dipimpin oleh Kaisar Naruhito.

Tapi masa depan garis kekaisaran dalam bahaya karena aturan ketat yang menyatakan hanya ahli waris laki-laki yang berhak duduk di atas takhta.

Ada kekurangan ahli waris laki-laki di antara Rumah Tangga Kekaisaran Jepang, yang telah menyusut menjadi hanya 18 anggota. Hanya tiga anggota di dalamnya yang memenuhi syarat sebagai ahli waris.

Penurunan anggota keluarga kerajaan Jepang terjadi terutama karena aturan yang mewajibkan putri kekaisaran menghapus gelarnya, jika mereka memilih untuk menikahi rakyat jelata.

Pilihan untuk mempertimbangkan apakah seorang wanita bisa naik takhta diperdebatkan tiga tahun lalu.

Isu itu muncul setelah keputusan bersejarah untuk mengizinkan Kaisar Akihito, 87 tahun, turun takhta.

Untuk mengamankan dukungan partai oposisi atas langkah Kaisar Akihito tersebut, pemerintah berjanji memeriksa kemungkinan reformasi suksesi kekaisaran.

Baca juga: Seniman Jepang Gambarkan Negara Peserta Olimpiade Sebagai Karakter Samurai, Ada Indonesia

Usulan reformasi suksesi

Salah satu pilihan untuk reformasi akan memungkinkan perempuan mempertahankan status kekaisaran mereka setelah menikah, terlepas dari status suami mereka. Dengan begitu calon anak laki-laki putri dapat bergabung dengan garis suksesi.

Tapi, hal ini ditentang oleh kaum tradisionalis yang berpendapat bahwa suksesi yang sah hanya dapat melewati garis laki-laki.

Kemungkinan lain yang akan diangkat oleh panel berkaitan dengan mantan keluarga bangsawan, yang status kekaisarannya dihapuskan selama Pendudukan AS di Jepang, menyusul kekalahan kekaisaran dalam Perang Dunia II.