Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Hong Kong Ingin Merdeka dari China?

Kompas.com - 30/06/2021, 16:39 WIB
Tito Hilmawan Reditya

Penulis

KOMPAS.com - Hong Kong dikenal sebagai "daerah istimewa" dari Republik Rakyat China.

Berbeda dengan sistem yang diterapkan di China, Hong Kong tidak berhaluan komunis, melainkan nasionalis-kapitalis.

Uang, pemerintahan, sampai paspor pun berbeda dengan China. Begitu pula kewarganegaraannya.

Tapi, Hong Kong bukanlah "negara dalam negara". Kota kecil ini merupakan hasil dari kebijakan China, yakni "One Country, Two System".

Baca juga: 30 Juni dalam Sejarah: Inggris Resmi Serahkan Hong Kong ke China

Inilah yang menyebabkan Hong Kong dan China berbeda. Meski begitu, keduanya bukanlah manifestasi dari "berbeda tapi tetap satu".

Justru sebaliknya, dengan banyak alasan, Hong Kong sebenarnya ingin menjadi negara sepenuhnya, lepas dari genggaman China.

Sebelumnya, Hong Kong memang masuk dalam wilayah kekuasaan Inggris, sebelum China mulai meributkannya.

Hal ini membuat Inggris akhirnya memutuskan menyerahkan Hong Kong pada China--meskipun masyarakat Hong Kong menolak keras, terbukti dengan meletuskan kerusuhan di Tianamen pada 1989.

Sebenarnya, PBB sudah mengatur mengenai wilayah Non-Self Governing. Implikasinya menyebut bahwa masyarakat Hong Kong berhak menentukan masa depannya sendiri.

Tapi hak veto China menghapus aturan ini pada 1972. Membuat Hong Kong semakin tertekan.

Baca juga: KISAH MISTERI: Teka-teki Tank Man, Penghadang Pasukan China di Lapangan Tiananmen

Selama memerintah, China juga sering melanggar perjanjian yang menyebut bahwa Hong Kong punya sistem pemerintahan tersendiri.

Tapi China malah terlalu banyak mengatur urusan politik, ekonomi, dan sosial Hong Kong, termasuk urusan pemilu.

Inilah yang menyebabkan Hong Kong "gerah" dan segera ingin melepaskan diri.

Baca juga: Resmi Ditutup, Koran Pro-Demokrasi Hong Kong Edisi Terakhir Laku Keras

Secara historis dan identitas pun, sebenarnya masyarakat Hong Kong berbrda dengan China. Hong Kong, lebih dikenal sebagai penutur kanton.

Sebagian warga Hong Kong juga merupakan imigran kulit putih, hasil asmilasi Barat. Inilah yang menyebabkan Hong Kong dan China berbeda kultur dan nilai, terutama menyangkut demokrasi, kebebasan, dan HAM.

Di balik itu semua, masyarakat Hong Kong percaya bahwa wilayahnya akan berdaulat penuh di tahun 2047.

Baca juga: Protes Penangkapan Pejabatnya, Koran Hong Kong Tingkatkan Eksemplar 5 Kali Lipat

Merujuk pada hukum dasar tahun 1997, kekuasaan China atas Hong Kong memang sampai dengan 50 tahun ke depan.

Jadi, di tahun 2047 lah kemungkinan Hong Kong akan berdiri sendiri sebagai negara utuh, berdaulat sepenuh-penuhnya, tanpa campur tangan "Negeri Tirai Bambu".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Otoritas Cuaca AS Sebut Dampak Badai Matahari Kuat yang Hantam Bumi

Otoritas Cuaca AS Sebut Dampak Badai Matahari Kuat yang Hantam Bumi

Global
Tabrakan 2 Kereta di Argentina, 57 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Tabrakan 2 Kereta di Argentina, 57 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Global
Inggris Cabut Visa Mahasiswa Pro-Palestina yang Protes Perang Gaza

Inggris Cabut Visa Mahasiswa Pro-Palestina yang Protes Perang Gaza

Global
3 Warisan Dokumenter Indonesia Masuk Daftar Memori Dunia UNESCO

3 Warisan Dokumenter Indonesia Masuk Daftar Memori Dunia UNESCO

Global
Israel Kirim 200.000 Liter Bahan Bakar ke Gaza Sesuai Permintaan

Israel Kirim 200.000 Liter Bahan Bakar ke Gaza Sesuai Permintaan

Global
China Buntuti Kapal AS di Laut China Selatan lalu Keluarkan Peringatan

China Buntuti Kapal AS di Laut China Selatan lalu Keluarkan Peringatan

Global
AS Kecam Israel karena Pakai Senjatanya untuk Serang Gaza

AS Kecam Israel karena Pakai Senjatanya untuk Serang Gaza

Global
9 Negara yang Tolak Dukung Palestina Jadi Anggota PBB di Sidang Majelis Umum PBB

9 Negara yang Tolak Dukung Palestina Jadi Anggota PBB di Sidang Majelis Umum PBB

Global
Jumlah Korban Tewas di Gaza Dekati 35.000 Orang, Afrika Selatan Desak IJC Perintahkan Israel Angkat Kaki dari Rafah

Jumlah Korban Tewas di Gaza Dekati 35.000 Orang, Afrika Selatan Desak IJC Perintahkan Israel Angkat Kaki dari Rafah

Global
Rangkuman Hari Ke-807 Serangan Rusia ke Ukraina: Putin Angkat Lagi Mikhail Mishustin | AS Pasok Ukraina Rp 6,4 Triliun

Rangkuman Hari Ke-807 Serangan Rusia ke Ukraina: Putin Angkat Lagi Mikhail Mishustin | AS Pasok Ukraina Rp 6,4 Triliun

Global
ICC Didesak Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

ICC Didesak Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Global
143 Negara Dukung Palestina Jadi Anggota PBB, AS dan Israel Menolak

143 Negara Dukung Palestina Jadi Anggota PBB, AS dan Israel Menolak

Global
AS Akui Penggunaan Senjata oleh Israel di Gaza Telah Langgar Hukum Internasional

AS Akui Penggunaan Senjata oleh Israel di Gaza Telah Langgar Hukum Internasional

Global
[POPULER GLOBAL] Netanyahu Tanggapi Ancaman Biden | Pembicaraan Gencatan Senjata Gaza Gagal

[POPULER GLOBAL] Netanyahu Tanggapi Ancaman Biden | Pembicaraan Gencatan Senjata Gaza Gagal

Global
Saat Dokter Jantung Ladeni Warganet yang Sebut Non-Perokok sebagai Pecundang...

Saat Dokter Jantung Ladeni Warganet yang Sebut Non-Perokok sebagai Pecundang...

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com