3 RUU Terbaru Inggris Dinilai Mengancam HAM dan Lingkungan, Apa Saja?

LONDON, KOMPAS.com - Pemerintah Inggris yang dipimpin Perdana Menteri Boris Johnson, memperkenalkan tiga undang-undang baru yang berpotensi membuat pelanggaran HAM "lebih mungkin terjadi".

Anggota bidang HAM dan lingkungan PBB David Boyd, dilansir Guardian, menyebut bahwa tiga RUU baru ini memungkinkan pelanggaran HAM lebih sulit dikenai sanksi.

Bahkan, saat bertujuan mencegah bencana iklim sekalipun

“Tiga undang-undang ini mengecilkan ruang gerak sipil, terutama saat krisis lingkungan global,” kata Boyd.

Baca juga: Utusan HAM PBB Khawatir Banyak Korban Tewas akibat Kelaparan di Myanmar

RUU yang dimaksud Boyd, adalah RUU kepolisian, yang mengusulkan perubahan penegakan dan hukuman.

Ada pula RUU sumber intelijen, yang melindungi penyamaran yang dilakukan negara dari penuntutan kejahatan.

Juga RUU yang berencana untuk melemahkan tinjauan yudisial, termasuk proses untuk menantang keputusan menteri, khususnya terkait isu lingkungan.

Baca juga: China Minta AS untuk Ngaca Soal Catatan HAM

"Ini berlawanan dengan arah yang harus kita tuju, yakni hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berekspresi. Padahal, semuanya sangat penting untuk kemajuan lingkungan”, kata Boyd.

“Salah satu hak dasar yang terancam adalah akses terhadap keadilan dan perubahan terhadap judicial review. Ini merupakan ancaman terhadap hak dasar masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Terungkap Kerajaan Inggris Alami Krisis 40 Jam Usai Wawancara Harry dan Meghan dengan Oprah

Pernyataan Boyd ini dilempar setelah kelompok kampanye Not1More, meminta agar PBB lakukan intervensi untuk melindungi hak-hak pengunjuk rasa damai di Inggris.

Not1More mengatakan bahwa RUU baru ini, membuat orang-orang yang ingin mengakses hak demokrasi lewat protes damai, lebih rentan terhadap pembatasan yang tidak semestinya.

Kelompok yang berbasis di London mendesak PBB untuk segera bertindak.

"Kami meminta tidak ada perpanjangan kekuasaan polisi untuk membatasi atau membubarkan protes atau perkemahan sementara," ujar mereka.

"Kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai yang meningkat di Inggris, harus dihapuskan," tambahnya.

Baca juga: Unjuk Rasa Damai lewat Seni Teatrikal Melayat Mahasiswa Kendari yang Tewas Ditembak

Laporan firma hukum Global Diligence pada PBB baru-baru ini menyebut, Not1More sudah mendokumentasikan 400 insiden polisi yang diduga menggunakan perilaku agresif dan tidak beralasan untuk mencegah pengunjuk rasa.

Laporan itu mengklaim bahwa polisi telah melanggar hak pengunjuk rasa di bawah hukum internasional, menargetkan orang berdasarkan gender dan disabilitas, serta membahayakan nyawa.