Vaksin Covid-19 Sinopharm Asal China Dapat Persetujuan WHO

JENEWA, KOMPAS.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan izin darurat penggunaan vaksin Covid-19 asal China, Sinopharm.

Vaksin itu disebut sudah menyebar sebanyak jutaan dosis, baik diberikan ke penduduk "Negeri Panda" maupun negara lain.

Sinopharm menjadi vaksin virus corona pertama dari negara non-Barat yang mendapatkan persetujuan dari WHO.

Baca juga: Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Sebelumnya, badan kesehatan itu memberikan izin darurat kepada vaksin Covid-19 produksi Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna.

Sementara vaksin yang diproduksi China memperoleh lampu hijau dari regulator kesehatan di negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika.

Dengan sedikit data yang dirilis ke publik internasional, efikasi vaksin dari "Negeri Panda" sudah lama dipertanyakan.

Namun, dalam pernyataan pada Jumat (7/5/2021), WHO menerangkan bahwa Sinopharm aman, efektif, dan berkualitas.

Badan yang bermarkas di Jenewa itu menerangkan, keberadaan vaksin itu akan memperkuat upaya vaksinasi di seluruh dunia.

Mereka merekomendasikan agar vaksin dari "Negeri Panda" itu diberikan dua dosis ke usia di atas 18 tahun.

Baca juga: Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Badan di bawah PBB itu dilaporkan akan segera memberikan keputusan bagi vaksin China lainnya, Sinovac.

Sementara vaksin yang diproduksi oleh Rusia, Sputnik V, tengah menjalani penilaian, seperti dilansir BBC.

Mengapa WHO akhirnya memberikan dukungan?

Lampu hijau yang diberikan oleh regulator kesehatan dunia tentu akan menjadi acuan bagi negara anggotanya.

Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus berujar, pemberian izin darurat akan membantu negara untuk cepat memproses vaksin virus corona.

Berdasarkan sebuah laporan, diketahui Sinopharm sudah beredar sebanyak 65 juta dosis sebelum WHO memberi keputusan.

Baca juga: Soal Data Vaksin Covid-19 Sinopharm, Kepercayaan WHO Sangat Rendah

Negara-negara yang sudah menyatakan penggunaannya antara lain Uni Emirat Arab (UEA), Pakistan, dan Hongaria.