PBB: Separuh Penduduk Myanmar Terancam Jatuh Miskin hingga 2022

Kompas.com - 02/05/2021, 15:11 WIB
Foto yang dirilis organisasi kemanusiaan Free Burma Rangers menunjukkan warga desa Karen mengungsi ke hutan karena serangan udara di area Deh Bu Noh, Distrik Papun, pada 28 Maret 2021. Free Burma Rangers via APFoto yang dirilis organisasi kemanusiaan Free Burma Rangers menunjukkan warga desa Karen mengungsi ke hutan karena serangan udara di area Deh Bu Noh, Distrik Papun, pada 28 Maret 2021.

NAYPIYDAW, KOMPAS.com - UNDP mewanti-wanti hingga 2022 hampir separuh penduduk Myanmar bisa jatuh miskin, karena dampak ganda dari pandemi Covid-19 dan kudeta militer, yang semakin melumpuhkan ekonomi yang ditengarai sebagai penyebab utama.

Dalam laporannya, Program Pembangunan PBB (UNDP), memprediksi hingga 25 juta penduduk Myanmar atau hampir separuh populasi, akan terjerembab ke bawah garis kemiskinan.

"Covid-19 dan krisis politik menciptakan pukulan ganda yang mendorong kaum paling rentan semakin dalam ke jurang kemiskinan,” kata Asisten Sekretaris Jendral UNDP, Kanni Wignaraja, kepada Reuters.

Baca juga: Uni Eropa Siap Bantu Pulihkan Demokrasi di Myanmar

"Perkembangan yang dicapai melalui transisi demokrasi, meski jauh dari sempurna, lenyap dalam hanya beberapa bulan,” tuturnya, seperti yang dilansir dari DW Indonesia pada Jumat (30/4/2021).

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan di Myanmar merosot ke level 2005, ketika junta militer masih berkuasa dan separuh populasi tergolong miskin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Studi UNDP mencatat, pada akhir tahun lalu rata-rata 83 persen rumah tangga melaporkan pendapatan berkurang separuhnya akibat pandemi Covid-19.

Saat ini pun jumlah penduduk miskin di Myanmar meningkat 11 persen menyusul pemadaman ekonomi.

Baca juga: 3 Bulan Kudeta Militer Myanmar, Perlawanan Rakyat Belum Padam

Perempuan dan anak-anak

Gejolak di Myanmar berawal saat petinggi militer yang dipimpin Jendral Min Aung Hlaing melakukan kudeta militer, menurunkan paksa pemerintahan sipil hasil pemilihan umum.

Tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah pejabat sipil lain ditahan, sementara pasukan anti-huru-hara dan militer diterjunkan menghadang aksi demonstrasi di jalanan.

Sejauh ini aparat keamanan telah menewaskan lebih dari 750 warga sipil Myanmar, klaim sejumlah organisasi HAM.

Baca juga: Militer Myanmar Klaim Dua Pangkalan Angkatan Udara Ditembak Roket

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X