Tiap 10 Jam, FBI Buka Investigasi Baru Terkait Pemerintah China

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan bahwa setiap 10 jam, pihaknya membuka investigasi yang terkait dengan pemerintah China.

Saking banyaknya penyelidikan yang dibuka, kini FBI mengaku memiliki lebih dari 2.000 penyelidikan yang terkait dengan pemerintah China.

Baca juga: China Jebloskan Bos Besar Media Hong Kong Jimmy Lai ke Penjara 12 Bulan

Hal itu diungkapkan oleh Direktur FBI Christopher Wray pada Rabu (14/4/2021) kepada Komite Intelijen Senat Amerika Serikat (AS).

Wray mengatakan, tidak ada negara lain di seluruh dunia yang menjadi ancaman keamanan ekonomi dan demokrasi terhadap AS selain China.

Dia menambahkan, kemampuan “Negeri Panda” untuk memengaruhi lembaga-lembaga "Negeri Paman Sam" sudah terlalu dalam, luas, dan gigih.

Pernyataan Wray muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing di berbagai bidang sebagaimana dilansir CNN, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Tak Ingin Buat China Marah, Kapal Induk Inggris Hindari Lewat Selat Taiwan

Berbagai ketegangan itu meliputi dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan masalah yang terkait dengan Taiwan dan Hong Kong.

Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines dan Direktur CIA William Burns berbicara bersama Wray pada rapat tersebut.

Secara khusus, Wray juga menyoroti operasi pemerintah China terhadap warga Tionghoa di AS yang diberi nama Foxhunt.

Dalam operasi tersebut. Beijing diduga yang melakukan aktivitas penegakan hukum ilegal yang tidak terkoordinasi di wilayah AS.

Baca juga: Apakah Nasib Alibaba Jadi Peringatan bagi Perusahaan Teknologi China Lainnya?

Operasi tersebut seperti mengancam, mengintimidasi, melecehkan, dan memeras Diaspora Chinad dan warga Tionghoa di AS.

"Ini merupakan indikasi dan ilustrasi betapa menantang dan beragamnya ancaman khusus ini," kata Wray.

Di sisi lain, pemerintah China memandang operasi Foxhunt sebagai kampanye anti-korupsi internasional yang menargetkan buronan dari China.

Operasi tersebut seringkali menargetkan mantan pejabat atau orang kaya yang dicurigai melakukan kejahatan ekonomi.

Baca juga: China Tantang Menkeu Jepang Minum Air Limbah PLTN Fukushima

Kementerian Luar Negeri China sebelumnya membela tindakan agennya di luar negeri.

Mereka menyatakan, otoritas penegak hukum China secara ketat mematuhi hukum internasional. Kementerian itu menuduh kritik yang dilontarkan AS didorong oleh motif tersembunyi.

Pada Rabu, Haines mengatakan kepada Komite Intelijen Senat AS bahwa pemerintah China memiliki kemampuan siber yang substansial.

Jika kemampuan siber itu diterapkan, setidaknya dapat menyebabkan gangguan sementara terhadap infrastruktur penting di AS.

Baca juga: Seorang Pria Down Syndrome di China Dibunuh dan Dikremasi untuk Gantikan Orang Lain