Demi Jelaskan Kudeta Myanmar ke AS, Junta Militer Siap Bayar Pelobi Rp 28 Miliar

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Seorang pelobi berdarah Israel-Kanada yang direkrut junta militer Myanmar, Ari Ben-Menashe, akan dibayar 2 miliar dollar AS (Rp 28 miliar).

Dia akan dibayar untuk membantu menjelaskan “situasi sebenarnya” dari kudeta militer ke Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain.

Hal itu terungkap dalam sebuah dokumen yang diserahkan kepada Kementerian Kehakiman AS pada Senin (8/3/2021).

Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson, akan mewakili junta militer Myanmar di Washington sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (10/3/2021).

Ben-Menashe juga akan melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Israel, Rusia, dan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menurut perjanjian konsultasi.

Baca juga: Cerita Para Polisi Myanmar yang Kabur ke Perbatasan India karena Tolak Kekerasan Junta Militer

Dalam dokumen itu, perusahaan yang berbasis di Montreal, Kanada, tersebut akan membantu merancang dan melaksanakan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Myanmar.

“Dan juga untuk membantu dalam menjelaskan situasi nyata di negara tersebut," tulis dokumen itu sebagaimana dilansir Reuters.

Dokumen itu diserahkan kepada Kementerian Kehakiman sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing di AS dan dipublikasikan secara online.

Seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar.

Sebelumnya, Ben-Menashe mengatakan kepada Reuters, dia telah ditugaskan untuk meyakinkan AS bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China.

Baca juga: Terungkap, Junta Militer Myanmar Perintahkan Tembaki Demonstran sampai Mati

Dia mengatakan, para jenderal ingin memulangkan Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Namun pernyataan Ben-Menashe tersebut disambut skeptisisme oleh banyak pihak. Terkait dengan etnik Rohingnya, PBB menuduh para jenderal di Myanmar melakukan genosida terhadap etnik tersebut pada 2017.

“Sangat tidak masuk akal bahwa dia dapat meyakinkan AS tentang narasi yang dia usulkan,” kata John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.

Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan, menteri pertahanan Myanmar yang ditunjuk junta miluter, Jenderal Mya Tun Oo, sepakat akan membayar perusahaan itu 2 miliar dollar AS (Rp 28 miliar).

Mya Tun Oo dan jenderal top lainnya telah diberi sanksi oleh Kementerian Keuangan AS dan pemerintah Kanada.

Baca juga: Aksi Suster Ann Roza Lindungi Demonstran Myanmar: Tolong, Tembak Saya Saja