18 Orang Tewas dalam Sehari di Myanmar, Begini Respons Dunia

KOMPAS.com – Para pemimpin dunia mengutuk keras tindakan keras oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran yang menentang kudeta militer pada Minggu (28/2/2021).

Aksi demonstrasi tersebut dianggap sebagai hari paling berdarah selama sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya terluka dalam aksi demonstrasi di Myanmar pada Minggu.

Selain itu, sekitar 1.000 pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi sekaligus penentang kudeta militer telah ditahan pada Minggu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Minggu, mengecam tindakam militer tersebut sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Baca juga: Uni Eropa Bakal Jatuhkan Sanksi kepada Junta Militer Myanmar

"Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima," kata Dujarric.

“Sekretaris Jenderal (PBB) mendesak komunitas internasional untuk berkumpul dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer (Myanmar) bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar,” imbuh Dujarric.

Selain itu, Kepala Diplomatik Uni Eropa Josep Borrell mengutuk tindakan keras yang diterapkan junta militer Myanmar terhadap demonstran sebagaimana dilansir dari AFP.

Borrel juga mengonfirmasi bahwa blok tersebut akan memberikan sanksi terhadap junta militer Myanmar sebagai balasan atas tindakan keras mereka.

"Menembak warga yang tidak bersenjata, pasukan keamanan (Myanmar) telah secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional, dan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Borrell.

Baca juga: Hari Paling Berdarah sejak Kudeta Militer Myanmar, 18 Orang Tewas dalam Sehari

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melalui Twitter pada Minggu sore waktu setempat mengutuk tindakan keras junta militer Myanmar terhadap demonstran.

Blinken menyebut, pasukan keamanan Myanmar mekakukan aksi yang mengerikan terhadap rakyat Myanmar.

Sebelumnya, AS mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal militer Myanmar yang terlibat dalam kudeta militer 1 Februari setelah pengunjuk rasa tewas pekan lalu.

"Kami berdiri teguh dengan orang-orang yang berani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," tulis Blinken menyebut Myanmar sebagai Burma.

Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan, kekerasan harus dihentikan dan demokrasi harus dipulihkan di Myanmar.

Baca juga: Dianggap Pengkhianat dan Dipecat Junta, Duta Besar Myanmar untuk PBB Bersumpah Terus Perangi Kudeta