18 Orang Tewas dalam Sehari di Myanmar, Begini Respons Dunia

KOMPAS.com – Para pemimpin dunia mengutuk keras tindakan keras oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran yang menentang kudeta militer pada Minggu (28/2/2021).

Aksi demonstrasi tersebut dianggap sebagai hari paling berdarah selama sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya terluka dalam aksi demonstrasi di Myanmar pada Minggu.

Selain itu, sekitar 1.000 pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi sekaligus penentang kudeta militer telah ditahan pada Minggu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Minggu, mengecam tindakam militer tersebut sebagaimana dilansir Al Jazeera.

"Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima," kata Dujarric.

“Sekretaris Jenderal (PBB) mendesak komunitas internasional untuk berkumpul dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer (Myanmar) bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar,” imbuh Dujarric.

Selain itu, Kepala Diplomatik Uni Eropa Josep Borrell mengutuk tindakan keras yang diterapkan junta militer Myanmar terhadap demonstran sebagaimana dilansir dari AFP.

Borrel juga mengonfirmasi bahwa blok tersebut akan memberikan sanksi terhadap junta militer Myanmar sebagai balasan atas tindakan keras mereka.

"Menembak warga yang tidak bersenjata, pasukan keamanan (Myanmar) telah secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional, dan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Borrell.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melalui Twitter pada Minggu sore waktu setempat mengutuk tindakan keras junta militer Myanmar terhadap demonstran.

Blinken menyebut, pasukan keamanan Myanmar mekakukan aksi yang mengerikan terhadap rakyat Myanmar.

Sebelumnya, AS mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal militer Myanmar yang terlibat dalam kudeta militer 1 Februari setelah pengunjuk rasa tewas pekan lalu.

"Kami berdiri teguh dengan orang-orang yang berani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," tulis Blinken menyebut Myanmar sebagai Burma.

Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan, kekerasan harus dihentikan dan demokrasi harus dipulihkan di Myanmar.

Dia menambahkan, Inggris telah menjatuhkan sanksi pada para pemimpin kudeta militer Myanmar.

"Bekerja sama dengan AS dan Kanada, Inggris telah mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi hak asasi manusia terhadap sembilan perwira militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi, atas peran mereka dalam kudeta," kata juru bicara itu.

Turki juga mengutuk keras apa yang disebutnya sebagai penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh tentara Myanmar.

"Kami mengamati dengan keprihatinan mendalam bahwa stabilitas di Myanmar memburuk setelah kudeta," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

“Kami menyerukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemulihan demokrasi tanpa penundaan untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di negara dan segera menyetop kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai,” tambah kementerian itu.

Sementara itu, para aktivis di sejumlah negara Asia dan tempat lain mengadakan aksi unjuk rasa pada Minggu untuk mendukung pengunjuk rasa anti-kudeta di Myanmar.

Sekitar 200 orang di Taipei, puluhan orang di Bangkok, beberapa orang di Melbourne, dan puluhan orang Hong Kong turun ke jalan sambil membawa bendera dengan tulisan #MilkTeaAlliance.

Tanda pagar (tagar) #MilkTeaAlliance berasal dari protes terhadap serangan online dari kaum nasionalis di China.

Tagar itu berasal dari kecintaan yang sama terhadap minuman susu di Thailand, Hong Kong, dan Taiwan.

Aktivis di Indonesia, Malaysia, serta negara-negara lain di Asia Tenggara mengungkapkan solidaritas mereka dengan mengunggah pesan mereka lewat dunia maya sebagai bagian dari kampanye media sosial.