7 Tahun Setelah Dimulainya Agresi Militer Rusia terhadap Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh tahun yang lalu, agresi militer Rusia terhadap Ukraina dimulai, yang menelan banyak korban jiwa.

Okupasi terjadi di mana-mana, di Republik Otonomi Krimea, kota Sevastopol, serta beberapa area tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk.

Federasi Rusia semakin memperketat kontrolnya atas Krimea melalui upaya aneksasi, menekan perbedaan pendapat dan penindasan terhadap minoritas di Krimea.

Baca juga: Ukraina Blokir Tiga Saluran TV, Dituding Lakukan Propaganda Rusia

Banyak inisiatif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Ukraina-Rusia secara damai, tapi agresi bersenjata Rusia tetap berlangsung.

Situasi terkini menurut laporan Kedutaan Besar Ukraina di Republik Indonesia, di wilayah yang diduduki sementara secara umum di sana dapat dicirikan sebagai kemunduran di semua bidang.

Rusia secara brutal melanggar hak-hak politik Tatar Krimea, penduduk asli Krimea, demikian menurut pernyataan resmi yang diterima Kompas.com dari Kedutaan Besar Ukraina di RI.

Lebih dari 100 warga Ukraina tetap ditahan secara ilegal sebagai tahanan politik di Krimea dan Rusia. Kebanyakan dari mereka adalah Tatar Krimea.

Baca juga: 5 Negara Desak Iran soal Pesawat Ukraina yang Ditembak Jatuh

Federasi Rusia melakukan perubahan demografis secara paksa. Menurut data resmi, sejak 2014 lebih dari 50.000 warga Ukraina harus meninggalkan Krimea.

Dengan alasan epidemi Covid-19, Rusia membatasi kebebasan pergerakan penduduk Krimea dan kontak mereka dengan Ukraina.

Rusia terus mengubah Krimea dan perairan sekitarnya menjadi pos militernya di wilayah Azov-Laut Hitam.

Selama okupasi Krimea, federasi Rusia menyiapkan infrastruktur militer Krimea di semenanjung untuk penyebaran senjata nuklir, termasuk perbaikan infrastruktur fasilitas penyimpanan hulu ledak nuklir masa Soviet.

Baca juga: Pemerintah Ukraina Bersumpah Tuntut Iran di Pengadilan Atas Kecelakaan Pesawat Penumpang

Pada 14 Januari 2021, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg telah memutuskan diterimanya tuntutan Ukraina terhadap Federasi Rusia nomor 20958/14 tentang Krimea.

Untuk meningkatkan dan memperluas respons terhadap okupasi Krimea dan pelanggaran hukum internasional terkait oleh Federasi Rusia, Ukraina telah memprakarsai pembentukan Platform Krimea, format konsultasi dan koordinasi baru.

Tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai penghentian okupasi Krimea seutuhnya.

Kegiatan Platform akan fokus pada 5 bidang prioritas, yaitu kebijakan non-pengakuan; keamanan, termasuk kebebasan navigasi; efektivitas sanksi terhadap negara agresor dan ekstensinya.

Baca juga: Perempuan Ukraina Ini Ditemukan Tewas dengan Tangan Terborgol dan Plastik di Kepala

Kemudian, hukum humaniter internasional dan perlindungan hak asasi manusia; serta mitigasi dampak ekonomi dan lingkungan yang merugikan.

KTT perdana dari Platform Krimea diharapkan akan diadakan di Kyiv pada 23 Agustus 2021.

"Untuk mengubah keadaan saat ini, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan keeteguhan masyarakat internasional dalam melindungi ketertiban demi mewujudkan peengehntian okupasi krimea melalui upaya damai," bunyi catatan Kedutaan Besar Ukraina di RI yang diterima Kompas.com pada Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Ukraina Sebut Iran Menghindar dari Tanggung Jawab Penyelidikan Pesawat yang Ditembak Jatuh