5 Negara Desak Iran soal Pesawat Ukraina yang Ditembak Jatuh

LONDON, KOMPAS.com - Menteri luar negeri dari lima negara mendesak Iran untuk tak menunda investigasi pesawat yang jadi korban salah tembak pada Januari 2020.

Menteri dari Kanada, Ukraina, Swedia, Afghanistan, dan Inggris bertemu di London dan berdiskusi bagaimana cara membujuk Teheran.

Sebabnya, mereka ingin mendapatkan akses penuh terkait detil jatuhnya Ukraine International Airlines pada 8 Januari 2020.

Baca juga: Fakta Baru, Pilot Pesawat Ukraina Sempat Masih Hidup Usai Dihantam Rudal Iran

Para menteri luar negeri itu juga mendiskusikan bagaimana cara agar kompensasi bisa diberikan secara layak kepada keluarga korban.

Kelima negara itu warga negaranya menjadi korban tewas, di mana Iran tak sengaja menembak jatuh pesawat dengan call sign PS752.

Dalam pernyataan bersama, kelima negara itu bermaksud meminta penjelasan resmi dari Teheran, untuk memastikan insiden itu tak terulang lagi.

"Negara kami akan terus menganggap Iran bertanggung jawab, dan memastikan mereka siap jika dihadapkan pada keluarga korban," ujar para menteri.

Di Teheran, jaksa penuntut militer Gholam Abbas Torki menyatakan ada 10 perwira Garda Revolusi yang mendapat sanksi disiplin.

Sebagian dari mereka sudah dipecat, dan seluruhnya bakal dihadapakn pada persidangan, dilaporkan Sky News Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Insiden Salah Tembak Pesawat Ukraina, Iran Sebut Adanya Human Error

Garda Revolusi mengakui, mereka tak sengaja menembak pesawat Ukraina International Airlines yang baru beberapa menit lepas landas.

Mereka mengaku insiden itu terjadi saat Iran baru saja membombardir dua pangkalan Amerika Serikat (AS) di Irak.

Serangan Teheran itu menjadi balasan setelah lima hari sebelumnya, AS membunuh komandan top mereka, Qasem Soleimani.

Baca juga: MIliter Iran Disebut Berusaha Tutupi Fakta Pesawat Ukraina yang Ditembak Jatuh

Pekan lalu, Teheran mengungkapkan mereka mengalokasikan dana 150.000 dollar AS (Rp 2 miliar) sebagai ganti rugi bagi 176 korban tewas.

Namun, Ukraina menolak dan menuntut pemerintahan Presiden Hassan Rouhani untuk membayar kompensasi penuh tanpa menyebutkan jumlahnya.

Selain itu, Kiev meminta agar besaran ganti rugi bisa disepakati melalui jalur negosiasi.