Ingin Masuk Lagi ke WHO, AS Harus Bayar Rp 2,8 Triliun

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah AS harus membayar sekitar Rp 2,8 triliun pada akhir Februari agar bisa masuk lagi ke Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken, jumlah itu merupakan komitmen AS yang selama ini menjadi donor terbesar.

"(Kebijakan) ini adalah langkah penting memenuhi kewajiban kami sebagai anggota WHO," kata Blinken dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB.

Baca juga: Di Tengah Covid-19, Trump Bawa AS Mundur dari WHO

Selain itu, jumlah 200 juta dollar AS (Rp 2,8 triliun) untuk memastikan WHO dapat dukungan yang diperlukan memerangi pandemi virus corona.

Blinken menekankan, Washington akan menjadi mitra penting dalam mengatasi tantangan dunia, di mana salah satunya adalah Covid-19.

Menurutnya, kesempatan ini bisa dipakai dunia untuk lebih bersiap menghadapi potensi ancaman penyakit lain di masa depan.

Blinken melanjutkan, pihaknya juga akan memberi dukungan finansial bagi program Covax, atau distribusi vaksin ke negara miskin.

Dilansir AFP Rabu (17/2/2021), dari Jenewa WHO menyambut baik rencana AS untuk menggabungkan diri di tengah wabah.

Dalam pernyataan mereka, dana dari AS tersebut bakal membantu mereka dalam mencapai peningkatan kesehatan penduduk dunia di 2023.

Baca juga: China Menolak Berikan Data Awal Virus Corona kepada Tim WHO

Organisasi pimpinan Tedros Adhanom Ghebreyesus itu menyatakan, mereka bisa merespons kondisi darurat kesehatan di dunia, tak hanya virus corona.

Sebelumnya, presiden ke-45 AS Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan menarik AS dari keanggotaan WHO.

Dalam keputusan yang dibuat pada Juli 2020, Trump menuding organisasi itu hanya memanjakan China dan tak bergerak cepat dalam mengatasi pandemi.

Penerusnya, Presiden Joe Biden dengan cepat segera menganulir keputusan tersebut setelah dilantik pada 20 Januari lalu.

Baca juga: Tim Ahli WHO: Covid-19 di Wuhan Jauh Lebih Luas daripada yang Diperkirakan

Meski, sama seperti Trump, pemerintahan Biden tetap menekan Beijing untuk lebih terbuka mengenai asal usul Covid-19.

Tanpa menyebut China, Blinken menekankan pentingnya semua negara untuk menyediakan data sebanyak mungkin di awal pandemi.

"Kemudian, seluruh negara harus berpartisipasi secara transparan dan cepat dalam respons kedaruratan kesehatan," tegasnya.