China Bantah Dukung Rencana Kudeta Militer Myanmar, Meski dapat Laporan Klaim Kecurangan Pemilu

NAYPIYDAW, KOMPAS.com - Kedutaan Besar China untuk Myanmar membantah mendukung kudeta militer dan mengatakan kondisi saat ini "sama sekali tidak seperti yang ingin dilihat China".

Melansir media Thailand yang didirikan oleh pelarian Myanmar, The Irrawaddy pada Rabu (17/2/2021), Duta Besar China Chen Hai mengatakan dalam jumpa pers pada Senin (15/2/2021), bahwa Beijing tidak mengetahui rencana junta mengembalikan kekuasaan.

Chen Hai juga mengatakan bahwa harapan China, semua pihak di Myanmar "dapat menangani masalah saat ini melalui dialog dan konsultasi yang baik serta membawa negara kembali ke jalurnya, secepatnya".

Baca juga: Pembangkangan Sipil Myanmar Meningkat, Gerakan Mobil Mogok” Blokade Jalan-jalan

Beijing dikatakan Chen ingin segala sesuatunya berjalan baik di negara tetangga selatannya itu, dari pada melihatnya menjadi tidak stabil atau bahkan jatuh dalam kekacauan.

"Liga Nasional untuk Demokrasi dan Tatmadaw (militer Myanmar) memelihara hubungan persahabatan dengan China," kata duta besar itu.

China sejauh ini diketahui memiliki hubungan aliansi sangat dekat dengan militer Myanmar.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi bertemu dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing ketika berkunjung di Naypiydaw pada 20 hari sebelum terjadi kudeta militer dan penangakapan pemimipin terpilih Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint.

Selama pertemuan mereka, pemimpin kudeta Myanmar saat itu berbagi dengan Wang "temuan" Tatmadaw tentang klaim kecurangan pemilu.

Pada 1 Februari, hanya beberapa jam sebelum Parlemen baru dijadwalkan bersidang di Naypyitaw, militer merebut kekuasaan dan mengumumkan keadaan darurat satu tahun di negara itu.

Baca juga: Lawan Kudeta Myanmar, Hacker Serang Web Pemerintah Militer

Junta militer mengklaim bahwa pihaknya dipaksa untuk bertindak karena dugaan kecurangan dalam pemilihan November dan kegagalan pemerintah yang dipimpin Aung San Suu Kyi untuk menangani masalah tersebut.

Ketika secara internasional tindakan junta adalah kudeta yang dikutuk, China menggambarkan pengambilalihan pemerintahan oleh militer Myanmar, sebagai "perombakan kabinet besar-besaran".

Bersama dengan Rusia, China memblokir upaya baru-baru ini oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk kudeta militer tersebut.

Beijing dan Moskwa melanjutkan pertahanan mereka terhadap rezim militer Myanmar pada sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB baru-baru ini.

Mereka bersikeras bahwa perebutan kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis adalah urusan internal.

Chen bagaimanapun menegaskan dukungan Beijing terhadap pernyataan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini yang mengungkapkan "keprihatinan yang mendalam" tentang keadaan deklarasi darurat Myanmar dan penahanan para pemimpin sipil nasional dan lainnya.

Baca juga: Menlu Singapura Tolak Beri Sanksi Luas ke Myanmar meski Sadar Kondisi Mengkhawatirkan