Militer Myanmar Berlakukan Jam Malam dan Larang Pertemuan Lebih dari 5 Orang Pasca-demo Terbesar

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Junta militer Mynamar memberlakukan jam malam dan melarang pertemuan lebih dari 5 orang di kota terbesar kedua, setelah demo skala terbesar dalam lebih dari satu dekade untuk melawan kudeta militer.

Pertemuan sekarang ilegal setidaknya di 7 wilayah di Yangon dan Mandalay dengan lebih banyak kota diharapkan mengeluarkan keputudan serupa.

Orang-orang juga dilarang untuk meninggalkan rumah antara jam 8 malam hingga jam 4 pagi waktu setempat.

Baca juga: Jenderal Senior Myanmar Sebut Alasan Mereka Lakukan Kudeta Sudah Benar

Menurut perintah yang dikeluarkan, aturan itu berlaku setelah Senin jam 10 malam waktu setempat yang tetap berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Perintah tersebut menyusul protes hari ketiga dari kota Putao ke kota-kota di pantai Andaman, sebuah unjuk rasa nasional melawan penggulingan pemerintah terpilih secara demokratis dari Aung San Suu Kyi.

Sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, tapi di ibu kota Naypyidaw, polisi mengeluarkan mengerahkan tembakan singkat meriam air terhadap para pengunjuk rasa, beberapa di antaranya tampak terluka ketika mereka terlempar ke tanah.

Polisi tampaknya berhenti menggunakan meriam air setelah pengunjuk rasa mengajukan protes terhadap tindakan polisi itu.

Baca juga: Militer Myanmar Berjanji Kembalikan Kekuasaan Setelah Pemilu

Junta telah menolak tanggapan yang lebih keras, tetapi televisi pemerintah pada Senin sore waktu setempat (8/2/2021) menyiarkan pernyataan yang mengklaim rakyat Myanmar menolak untuk menerima "pelaku pelanggaran hukum" dan bahwa tindakan hukum harus diambil terhadap tindakan yang merusak stabilitas negara, keamanan publik dan supremasi hukum.

Para pengunjuk rasa di Yangon mengatakan polisi meminta mereka untuk bubar sekitar pukul 17.30 waktu setempat, dan sebagian besar mematuhinya pada malam hari.

Di Naypyidaw, 3 baris polisi bersenjata dengan truk meriam air memperingatkan para demonstran untuk pergi atau dibubarkan secara paksa.

Pada Senin malam waktu setempat (8/2/2021), jenderal senior Min Aung Hlaing melakukan pidato pertamanya di televisi sejak kudeta.

Jenderal Hlaing berusaha menenangkan situasi ketidakpuasan dengan berjanji untuk mengadakan pemilihan baru, tapi dia tidak memberikan kerangka waktu dan militer telah menyatakan keadaan darurat setidaknya setahun.

Baca juga: Indonesia Siapkan Evakuasi jika Demo Menentang Kudeta Myanmar Tak Terkendali

Dia mengulangi justifikasi militer atas kudeta itu dengan mengklaim bahwa pemilihan pada November yang dimenangkan Aung San Suu Kyi, adalah curang.

"Saya ingin meminta kepada semua masyarakat untuk harus menerima fakta dan tidak mengikuti perasaan Anda sendiri," ujar sang jenderal seperti yang dilansir Kompas.com dari The Guardian pada Senin (8/2/2021).

Pawai di Yangon pada hari Senin menarik biksu berjubah kunyit, pekerja konstruksi dengan helm, guru dengan kemeja putih dan longyi hijau tradisional serta kaum muda yang mendominasi massa.