Militer Myanmar Berjanji Kembalikan Kekuasaan Setelah Pemilu

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Panglima militer Myanmar pada Senin (8/2/2021) mengutarakan janji untuk mengembalikan kekuasaan setelah digelarnya pemilu.

Namun, ia bersikeras kudeta militer yang dilakukannya sekarang adalah benar, karena terjadi kecurangan di pemilu tahun lalu.

Dalam pidato pertamanya di televisi sejak kudeta Myanmar pekan lalu, Jenderal Min Aung Hlaing berkata bahwa KPU dan para pemimpin sipil gagal menyelidiki dengan tepat tuduhan kecurangan pemilu.

Baca juga: Indonesia Siapkan Evakuasi jika Demo Menentang Kudeta Myanmar Tak Terkendali

"Untuk menjaga dan melindungi sistem demokrasi, Tatmataw (angkatan bersenjata) sesuai dengan konstitusi 2008 menyatakan keadaan darurat," katanya dikutip dari AFP.

Tentara telah mengumumkan keadaan darurat satu tahun dan pada Senin (8/2/2021) memberlakukan darurat militer di beberapa wilayah Mandalay, Yangon, dan kota-kota lain menyusul maraknya demo anti-kudeta.

Namun, Min Aung Hlaing berjanji bakal menyerahkan kekuasaan setelah pemilu.

Baca juga: Internet di Sebagian Myanmar Nyala Lagi Setelah Mati Senegara

Ia bersikeras bahwa gaya militer baru akan berbeda dari pemerintahan 49 tahun sebelumnya, yang berakhir pada 2011.

"Setelah tugas masa darurat selesai, pemilihan umum multi partai yang bebas dan adil akan diselenggarakan sesuai konstitusi," ujarnya.

"Partai pemenang akan mengambil alih tugas negara sesuai standar demokrasi," lanjut sang jenderal.

Min Aung Hlaing melanjutkan, kebijakan luar ekonomi, dan administrasi tidak akan berubah di bawah kepemimpinan militer.

Kudeta di mana pemimpin sipil Aung San Suu Kyi ditangkap beserta puluhan anggota partai National League for Democracy (NLD), mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil parsial di Myanmar dan memicu kecaman internasional.

Baca juga: Ribuan Orang Demo Menentang Kudeta Militer di Myanmar